Sri Mulyani Minta Ditjen Pajak Evaluasi Soal Dugaan Kebocoran 6 Juta Data NPWP
Peretas Bjorka diduga membocorkan enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Banyak nama-nama penting dalam data tersebut seperti Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan lainnya.
Selain NPWP, data yang bocor juga mencakup nomor induk kependudukan (NIK). Berkaitan dengan hal tersebut, Sri Mulyani sudah meminta jajaran Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk mengambil langkah evaluasi.
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kementerian Keuangan untuk lakukan evaluasi terhadap persoalannya,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (19/9).
Meskipun begitu, Sri Mulyani belum mau menjelaskan secara detil mengenai bocornya data tersebut. Dia hanya mengatakan penjelasan akan disampaikan langsung oleh Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan tim information technology atau IT.
Ditjen Pajak Melakukan Pengecekan
Sebelumnya, Peretas Bjorka diduga membocorkan data sejumlah pejabat. Setelah kebocoran data tersebut, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan masih belum mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti sata dikonfirmasi masih melakukan pengecekan terlebih dahulu. “Saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Dwi kepada Katadata.co.id, Rabu (18/9).
Sebelumnya, kabar kebocoran data tersebut disampaikan oleh Konsultan Keamanan Siber Teguh Aprianto melalui akun X pribadinya @secgron. Teguh mengatakan sebanyak enam juta data NPWP dijual dengan harga Rp 150 juta.
"NPWP milik Jokowi, Gibran, kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan pelaku," tulis Teguh.
Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya juga mengecek berkaitan dengan validasi data yang bocor tersebut. Alfons mengimbau masyarakat hati-hati atas aksi penipuan yang memanfaatkan kebocoran data tersebut.
“Penipu akan memiliki data NPWP dari wajib pajak yang nantinya akan sangat berpotensi dijadikan sebagai sarana untuk memalsukan diri sebagai petugas kantor pajak dan melakukan pemerasan,” kata Alfons kepada Katadata.co.id.
