Kurang Modal, Perusahaan Migas RI Dinilai Tak Mampu Garap Blok Masela

Perusahaan migas nasional dinilai tidak akan kuat menanggung biaya untuk mengakuisisi hak partisipasi dari Shell dan biaya pengembangan Blok Masela yang totalnya lebih dari US$ 20 miliar.
Muhamad Fajar Riyandanu
2 Agustus 2022, 12:50
blok masela, proyek abadi lng masela,
KATADATA/
Ilustrasi blok migas.

Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) menilai langkah Presiden Joko Widodo yang meminta BUMN atau perusahaan minyak dan gas bumi nasional untuk menggantikan Shell di proyek Lapangan Abadi LNG Blok Masela tidak tepat.

Direktur Eksekutif Aspermigas, Moshe Rizal menyebutkan arahan Jokowi untuk mengambil 35 % hak partisipasi yang ingin dilepas Shell sejak dua tahun lalu merupakan keputusan gegabah.

Sebab, perusahaan migas nasional, Pertamina misalnya, tak akan kuat untuk menanggung beban US$ 2 miliar untuk membeli hak partisipasi dan investasi pengembangan yang mencapai US$ 19,85 miliar.

"Pertamina saat ini sudah cukup kewalahan dengan Blok Rokan dan Blok Mahakam. Kalau ditambah dengan Masela ujung-ujungnya pemerintah yang bakal menyuntik dana ke Pertamina. Ini harus dipikirkan, jangan gegabah," kata Moshe kepada Katadata.co.id, Selasa (2/8).

Advertisement

Menurut Moshe, Pertamina sudah terlanjur menghabiskan belanja modal atau capital expenditure (capex)-nya yang relatif tinggi pada beberapa wilayah kerja (WK) Migas besar seperti di Rokan dan Mahakam. Apalagi produksi migas dari dua lapangan itu cenderung susut dari tahun ke tahun.

Moshe menambahkan, biaya untuk Blok Masela jauh lebih besar daripada blok migas lainnya seperti Blok Rokan dan Mahakam yang merupakan sumur produksi. Pasalnya, Blok Masela masih dalam tahap pengembangan.

"Kalau Masela dalam lima tahun ke depan setelah produksi belum tentu ada pemasukan. Belum ada pemasukan hanya pengeluaran. Jadi harus pikir-pikir dulu," sambungnya.

Jika nantinya Pertamina diberi tugas tambahan untuk menggarap Blok Masela, Moshe menilai hal tersebut malah bakal menghambat kinerja industri hulu domestik. "Itu justru menghasilkan sesuatu yang negatif," ujar Moshe.

Daripada memaksakan diri untuk mengambil hak partisipasi Blok Masela, Moshe menyarankan agar pemerintah berunding dengan Shell agar tidak jadi hengkang dari Masela. Pemerintah dirasa harus mengakomodir keinginan perusahaan migas asal Belanda itu untuk melakukan pengeboran di wilayah lepas pantai (offshore).

"Salah satu sebab proyek ini tertunda adalah keinginan pemerintah untuk menjalankan blok ini secara onshore. Padahal Shell punya teknologi untuk offshore. Coba pemerintah lakukan pendekatan lagi ke Shell, coba lebih fleksibel lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia agar segera menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan migas nasional untuk menjalankan pengembangan proyek Lapangan Abadi LNG, Blok Masela.

Hal tersebut disampaikan Presiden usai melakukan pertemuan dengan perdana menteri Jepang di The Japan CEO Meeting dengan KBRI Tokyo, Jepang pada Rabu (27/7).

"Kita tahu semua bahwa ada konsorsium dari Inpex ini keluar (Shell) dan Presiden sudah memerintahkan yang keluar ini (Shell) digantikan oleh pengusaha nasional baik itu melalui Indonesia Investment Authority (INA) atau BUMN," ujar Bahlil dikutip dari Kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis (28/7).

Bahlil menambahkan, dengan masuknya BUMN di Blok Masela, Presiden Jokowi berharap produksi dan lifting migas nasional bisa meningkat. "Jika itu bisa dilakukan, ini akan mampu menciptakan produski migas dan pertumbuhan ekonomi," ujar Bahlil.

Progres proyek Abadi LNG Blok Masela masih mandek usai mundurnya perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Belanda, Shell Upstream Overseas pada Juli 2020. Padahal proyek ini ditargetkan onstream atau mulai berproduksi pada 2027.

Sebelum menarik diri dari proyek LNG Blok Masela, Shell menguasai 35% saham participating interest (PI) yang nilainya diperkirakan US$ 800 juta hingga US$ 1 miliar. Sisanya dikuasai Inpex asal Jepang sebesar 65%.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait