Dipengaruhi Banyak Faktor, Transisi Energi RI Berbeda dari Negara Lain

Happy Fajrian
5 Desember 2022, 18:05
transisi energi, ebt, energi baru, energi terbarukan, energi baru terbarukan,
ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah
Warga mengecek Panel Surya di Pantai Bakti Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (7/10/2019).

Pemerintah tengah mendorong transisi energi dari energi berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT). Namun, proses ini dilakukan dengan cara tersendiri dengan mempertimbangkan kondisi di dalam negeri, sehingga tidak bisa menerapkan pola yang digunakan negara lain.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah melakukan proses transisi energi yang berbeda dengan negara lain karena kondisi di Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tak semuanya memiliki sumber EBT.

“Indonesia negara kepulauan, tidak semua pulau memiliki (sumber) EBT. Ini yang perlu dicari solusinya, yaitu menyambungkan kabel antar pulau dengan transmisi. Jadi kita dukung EBT dengan transisi,” kata Erick melalui siaran pers di Jakarta, Senin (5/12).

Erick mengatakan, dia pernah menyampaikan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat di DPR pada akhir November 2022. Di sana dia memaparkan bahwa transisi menuju EBT harus dilakukan dengan cara Indonesia. Karena 75% wilayah Indonesia adalah laut, dan merupakan kepulauan.

“Kita harus memetakan soal EBT ini, karena kita beda dengan Amerika, Eropa, dan Cina yang berbentuk satu pulau. Kita kepulauan, 75% laut. Sehingga kunci logistik adalah penting,” ujarnya.

Menurut Erick, berbagai upaya terus menjadi pertimbangan pemerintah dalam proses transisi menuju EBT. Salah satu yang mengemuka adalah program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). ”Yang kita inginkan dalam mengkonsolidasikan kelistrikan ini, kita tidak mau mengikuti pola pikir negara-negara lain," ujarnya.

Menurut Erick, transisi menuju EBT di Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara lain, karena perlu dilihat harga jualnya hingga ke masyarakat. Jika terlalu mahal, maka rakyat yang akan menanggungnya.

“Kalau di luar negeri itu, bayar listrik dan BBM lebih mahal, (tidak masalah) asal green (berbasis EBT), (masyarakatnya) tetap beli. Nah kalau di Indonesia itu belum siap. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih terasa. Itu yang harus kita perhatikan," tuturnya.

Demikian juga dengan industri dalam negeri. Erick mengatakan, pelaku usaha juga akan menjadi tidak kompetitif jika dibebani harga listrik yang mahal. Banyak negara ingin dunia usaha Indonesia itu tidak kompetitif.

“Itulah makanya pemerintah mengambil posisi tahun 2060 (untuk target Net Zero Carbon), bukan 2050. Kementerian BUMN juga mengambil posisi, kita lakukan kesepakatan tetapi tidak menyebabkan (pelaku usaha) mati besok. Kalau besok mematikan, industri kita collapse,” kata Erick.

Dia menyebutkan bahwa cetak biru penghentian dini PLTU berkapasitas total 15 giga watt (GW) terus dilakukan secara bertahap. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi pengembangan EBT, seperti panas bumi yang berpotensi menghasilkan energi sebesar 24 GW, belum termasuk potensi dari tenaga angin, air, hingga matahari.

Power Wheeling Menjadi Kunci

Erick juga menyebutkan bahwa pasokan listrik dari EBT dapat saja memasok jaringan transmisi yang ada saat ini, setelah kelebihan pasokan energi listrik mulai mereda.

Dengan demikian, program Power Wheeling atau penggunaan jaringan tenaga listrik bersama antara PT PLN (Persero) dengan pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP) penghasil listrik EBT tetap menjadi opsi dalam proses transisi EBT ini.

Dia mengatakan bahwa power wheeling sebagai bagian dari transisi energi yang di saat yang sama meningkatkan rasio elektrifikasi di dalam negeri sehingga daerah yang sebelumnya belum memiliki akses listrik menjadi terlistriki.

“Ini (power wheeling) adalah transisi, bukan berarti kita berhenti. Dapatkan akses listrik terlebih dahulu, baru EBT. Karena EBT itu lebih mahal. Pelan-pelan kita sinkronisasikan. Yang namanya EBT adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Tetapi yang penting adalah proses transisinya,” ujarnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait