Sri Mulyani Kaitkan Pemberantasan Korupsi dan Jebakan "Middle Income"

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kunci untuk dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi adalah sistem anti korupsi yang komprehensif. Dengan demikian, pencegahan dan penindakan tindak korupsi dapat dilakukan secara efektif.

Bank Dunia menaikan status Indonesia menjadi negara berpendapatan kelas menengah atas. Namun, pemerintah tak mau negara ini terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

"Tindakan ini akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalalanan menjadi sebuah bangsa yang berpendapatan tinggi, bermartabat, dan tentu memiliki kesejahteraan yang adil," kata Sri Mulyani dalam acara Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara daring, Selasa (13/4).

Menurut Menkeu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan penegakan hukum yang tegas serta kredibel, melainkan juga melalui penguatan berbagai macam edukasi dan komunikasi sebagai upaya pencegahan.

"Tata kelola dan integritas adalah pondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsa. Berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa aksi pencegahan korupsi sangat erat kaitannya dengan keuangan negara. Untuk mencegah korupsi keuangan negara maka harus ada pengelolaan yang baik, akuntabel, transparan, profesional dan penuh integritas.

Hal tersebut harus dilakukan pada seluruh aspek keuangan negara, baik dari sisi penerimaan, belanja, pembiayaan, bahkan pengelolaan kekayaan negara.

Dari sisi penerimaan, Kementerian Keuangan mengawal pencegahan korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan. Misalnya, integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan impor serta kepatuhannya.

Reformasi di bidang logistik nasional juga gerus ditingkatkan agar Indonesia bisa semakin kompetitif sehingga dapat memperbaiki iklim investasi.

Selain itu, Sri Mulyani menekankan akan memanfaatkan basis data beneficial owner untuk menggali potensi penerimaan pajak dan memastikan kepemilikan dari kewajiban pajak.

Kemenkeu saat ini telah meningkatkan validitas wajib pajak (WP) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mineral dan batubara (minerba). Selain mengoptimalkan penerimaan negara, langkah itu turut memastikan kepatuhan dari para WP di sektor itu.