Usulan Ditjen Pajak Lepas dari Kemenkeu, Pakar: Tak Selesaikan Masalah
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyampaikan usulan pribadinya agar Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melepaskan diri dari Kementerian Keuangan setelah ramai kasus pejabat berharta jumbo belakangan ini. Namun pengamat menilai pemisahan tersebut belum mendesak dan akan menimbulkan tantangan kedepannya.
Fadel menyebut usulan melepas Ditjen Pajak dari Kemenkeu memang bukan wacana baru, tetapi memang selalu tertunda. Kali ini, ia kembali melontarkan isu tersebut dan mengusulkan Ditjen Pajak bisa berdiri sendiri sebagai badan yang mengurusi pendapatan negara dan langsung di bawah presiden.
"Kalau ditangani oleh seorang menteri, menteri kan sibuk mengurusi ekonomi makro dan lainnya, tapi kalau ini khusus pendapatan negara mungkin bisa lebih fokus sehingga penerimaan negara uga besar," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/3).
Ia optimistis penerimaan negara bisa ikut terkerek jika lembaga pengumpul pajak bisa berdiri sendiri. Selain itu, dari sisi pengawasan juga dinilai akan lebih baik jika berada di bawah presiden langsung.
Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai pemisahan tersebut bukanlah hal yang mendesak.
Menurutnya, sorotan terhadap otoritas pajak belakangan ini bukan terkait jebloknya penerimaan negara, melainkan masalah pengawasan terhadap pegawai. Karena itu, usulan membuat Ditjen Pajak sebagai lembaga independen bukanlah solusi yang tepat.
"Kalau penerimaan negara dari pajak memang jeblok, berarti persoalannya dari sisi otoritas dan kinerja (sehingga perlu pemisahan). Kalau usulannya mendirikan lembaga sendiri, ini seolah masalahnya dimana yang diperbaiki dimana," kata Tauhid.
