Moeldoko Sebut Badan Pusat Legislasi Tak Akan Gantikan Peran DPR

Badan Pusat Legislasi Nasional akan menyasar harmonisasi aturan yang berada di bawah kendali pemerintah agar tidak tumpang-tindih.
Ameidyo Daud Nasution
18 Januari 2019, 14:08
jokowi moeldoko
Wahyu Putro A. | ANTARAFOTO
Presiden Joko Widodo bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional mengundang pro dan kontra. Pihak istana menegaskan, keberadaan lembaga tersebut tidak akan bertabrakan dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena lembaga ini tidak membuat undang-undang (UU).

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, Badan Pusat Legislasi Nasional akan menyasar harmonisasi aturan yang berada di bawah kendali pemerintah, misalnya berbagai peraturan daerah. Tujuannya agar tidak ada kesemrawutan dan tumpang tindih aturan yang menghambat gerak pemerintah maupun masuknya investasi.

"DPR dan pemerintah sebagai dua sisi yang saling memperkuat dalam pembuatan UU tidak akan berubah," kata Moeldoko, di Jakarta, Jumat (18/1).

Ia mencontohkan, Badan Pusat Legislasi Nasional akan menyeleksi aturan apa saja yang perlu dikurangi dalam rangka mempermudah investasi. Dia mengakui, keberadaan badan tersebut merupakan gagasan Jokowi. "Tidak lama, kalau didesak bisa direalisasikan (badan pusat legislasi)," katanya.

Advertisement

Jokowi mengungkapkan pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional itu di dalam Debat Pilpres 2019 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tentang banyaknya tumpang tindih aturan. Badan tersebut akan dikontrol langsung oleh presiden dengan kebijakan satu pintu.

"Pusat legislasi ini nantinya akan dikontrol langsung oleh Presiden sehingga fungsi perundangan dan harmonisasi regulasi dilakukan lebih mudah," kata Jokowi.

(Baca: Kurangi Tumpang Tindih, Jokowi Janjikan Badan Pusat Legislasi Nasional)

Namun, hal tersebut sempat dikritik oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dengan menyebut Jokowi tak membaca konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak DPR. Dalam cuitan di akun Twitternya @fadlizon, Fadli menganggap keberadaan Badan Pusat Legislasi akan mengambil alih kekuasaan legislatif menjadi milik pemerintah semata.

"Ini tidak mengerti trias politica," ujar Fadli, merujuk pada pembagian kekuasaan menjadi tiga bagian, di Jakarta, Kamis (17/1).

Trias politica adalah konsep yang dipelopori oleh Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Di Indonesia, pemegang kekuasaan legislatif atau pembuat UU adalah DPR. Pemegang kekuasaan eksekutif atau pelaksana UU adalah Presiden. Adapun pemegang kekuasaan yudikatif adalah Mahkamah Agung (MA).

(Baca: Pemerintah Berencana Membentuk Lembaga Baru Tangani Regulasi)

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait