Dalam hal harga, aspal karet memang 20% lebih mahal. Namun, karena lebih awet, penggunaannya bisa lebih ekonomis. Pengaspalan menggunakan aspal biasa perlu dilakukan dua kali dalam lima tahun. Sementara dengan aspal karet cukup satu kali. Untuk menekan harga, aspal karet bisa disiasati dengan mengurangi ketebalannya, dari yang biasanya 5 sentimeter (cm) menjadi 3-4 cm.
Hampir Sama di Sawit
Upaya mengendalikan harga dengan meningkatkan penyerapan di dalam negeri sudah dilakukan pemerintah untuk komoditas sawit. Ini dilakukan melalui kebijakan wajib menggunakan 20% bahan bakar nabati (biodiesel) dalam campuran solar atau Program B20. Kebijakan ini resmi diluncurkan pada 31 Agustus 2018 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 41 Tahun 2018.
Selain mendongkrak harga sawit, langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan B20 sebagai upaya menyelamatkan nilai tukar rupiah yang anjlok dalam beberapa bulan terakhir. Kebijakan dinilai mampu menekan impor migas yang tinggi, akibat penggunaan bahan bakar minyak, khususnya solar.
Apabila berjalan mulus, kebijakan B20 sepanjang September hingga Desember tahun ini diproyeksikan dapat menyerap 2,86 juta kiloliter(kl) biodiesel yang bisa mengurangi impor solar. Dangan volume penyerapan tersebut, nilai penghematan devisanya diperkirakan bisa mencapai US$ 1,52 miliar atau sekitar Rp 22,3 triliun. Untuk tahun depan, perkiraannya dapat menyerap 6,24 kl yang bisa menghemat devisa US$ 3,34 miliar atau Rp 48,7 triliun.
Sejak diberlakukan September lalu hingga saat ini, perluasan mandatori B20 kepada non-public service obligation (PSO) telah menunjukkan dampak positif. Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat penyerapan minyak kelapa sawit (CPO) dalam program perluasan mandatori B20 mencapai 919 ribu ton. Jumlah itu didapat bedasarkan kontrubusi serapan minyak sawit untuk B20 yang digunakan oleh sektor PSO maupun non-PSO periode September hingga Oktober 2018.
Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan serapan sawit untuk biodiesel pada Januari hingga Agustus hanya berkisar 215 ribu - 290 ribu ton per bulan. Adapun setelah perluasan mandatori B20 diimplementasikan, serapan biodiesel naik hampir dua kali lipat menjadi 400 ribu ton pada September dan 519 ribu ton pada Oktober 2018.
"Pergerakan positif penyerapan CPO untuk biodiesel di dalam negeri tentunya membawa dampak pada stok CPO di dalam negeri," kata Mukti dalam keterangan resmi, Jumat (30/11).
Menurutnya, potensi penyerapan minyak sawit bakal lebih besar ketika mandatori B20 diimplementasikan lebih maksimal pada tahun depan. Karenanya, baik pemerintah mapun pelaku usaha bersama-sama masih melakukan perbaikan untuk optimalisasi program B20.
(Baca: Belitan Masalah di Implementasi Program Biodiesel 20%)
Dengan serapan CPO yang semakin tinggi di dalam negeri, maka secara otomatis akan membuat pasokan ke pasar global berkurang. Namun, program B20 ini ternyata belum terlalu berdampak pada harga CPO. Hingga akhir Oktober 2018, harga rata-rata CPO dunia tercatat melemah sebesar 24% menjadi US$ 485 per ton dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 636 per ton.
“Harga CPO global terus tertekan karena stok minyak sawit yang masih cukup melimpah di Indonesia dan Malaysia," kata Mukti.
Pemerintah akan mendorong negara produsen sawit besar lain seperti Malaysia untuk menerapkan program mandatori B20. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan permintaan sawit, guna mengerek CPO internasional.
Menurutnya, Malaysia baru menerapkan kebijakan biodiesel sebesar 7,5% untuk bahan bakar nabati (BBN). Padahal, negara tersebut telah mengamanatkan mandatori 10% pada tahun ini. "Tahun depan kami dorong lagi mereka ikut Indonesia (menerapkan) B20," ujarnya di Jakarta, Senin (5/11). Permintaan tersebut akan disampaikan melalui Ministerial Meeting dan Senior Official Meeting (SOM) Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) yang akan berlangsung di Malaysia dalam waktu dekat.
