Langkah Cepat Sri Mulyani Membenahi Anggaran Negara

Pernyataan itu seakan menguliti tidak kredibelnya perhitungan angaran tahun ini yang dimotori Kementerian Keuangan sewaktu dikendalikan Bambang Brodjonegoro. Dia menyampaikan tanpa tedeng aling-aling di depan juniornya itu yang bergeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain Bambang, hadir pula Darmin Nasution, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimujono, serta Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Sri menyatakan target perpajakan tersebut seiring berkurangnya pendapatan negara yang dibidik hanya Rp 1.737,6 triliun, lebih rendah dari target Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Perubahan 2016 senilai Rp 1.786,2 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun ditaksir Rp 240,4 triliun, lebih kecil dari tahun ini sebesar Rp 245,1 triliun.

Penerimaan Sektor Perpajakan Indonesia (Sumber: Databoks)

Pandangan tersebut sebelumnya juga disampaikan Presiden Jokowi kepada anggota DPR/MPR. “Meski menghadapi tantangan cukup berat dengan rendahnya harga beberapa komoditas pertambangan seperti minyak bumi dan batubara, PNBP di 2017 ditargetkan Rp 240,4 triliun,” kata Jokowi. (Baca: Pajak Bisa Meleset 19 Persen, Anggaran Terancam Dipangkas Lagi).

Di sini, pemerintah merancang strategi kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal, memantapkan daya tahan fiskal, serta menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah. Untuk mencapai hal ini, penerimaan negara dibuat lebih pasti dan memberi momentum bagi bisnis untuk berkembang.

Di sisi penerimaan perpajakan, peningkatan dilakukan melalui berbagai terobosan, antara lain dengan implementasi kebijakan amnesti pajak mulai tahun ini. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat fondasi bagi perluasan basis pajak, sekaligus meningkatkan kepatuhan pembayar pajak.

Kebijakan perpajakan pun diarahkan untuk mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi, dan daya saing industri nasional. Misalnya, melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, serta pengendalian konsumsi barang tertentu yang memiliki eksternalitas negatif.

Target Penerimaan Negara RAPBN 2017 (Rp Triliun)

Walau sudah memperhatikan banyak faktor, dua hari kemudian Sri Mulyani mengakui rancangan anggaran 2017 sebenarnya masih belum sehat. Hal ini dipicu oleh keseimbangan primer yang defisit hingga Rp 111,4 triliun.

Keseimbangan primer merupakan selisih pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Bila nilai pendapatan lebih besar maka keseimbangan primer akan positif. Sebaliknya, utang yang lebih besar akan membuat keseimbangan primer menjadi merah. Artinya, sudah tidak tersedia dana untuk membayar utang atau bunganya.

Tahun depan, kondisi tersebut masih terjadi. Karenanya, Sri Mulyani meminta segenap pemangku kebijakan harus mengelola APBN dengan hati-hati. “RAPBN ini sebenarnya kurang sehat, harus berhati-hati,” ujarnya. (Baca: Defisit 2017 Meningkat, Pemerintah Bersiap Kembali Ijon Utang).

Salah satu jalan keluarnya, pemerintah memiliki opsi menarik utang baru untuk membayar bunga utang. Sebab, kata Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan Robert Pakpahan, tahun depan penting untuk membawa posisi keseimbangan primer mendekati 0 atau positif.

Utang Luar Negeri Indonesia 2004-2016 (Sumber: Databoks)

Dalam teori arah kebijakan fiskal, ada tiga pilihan yang tersedia bagi pemerintah: netral, konstraktif, dan ekspansif. Dua tahun terakhir pemerintah menjatuhkan pada jalur ekspansif yang terlihat dari belanja negara yang melonjak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ketika investasi dan perdagangan sulit diandalkan.

Di sini peran pemerintah menjadi sangat sentral. Sebagian sumber dana pembangunan berasal dari pinjaman.

Namun, sebagaimana telah dipagari oleh Sri Mulyani, dia pun menegaskan defisit ada batasnya. Cara merumuskan APBN akan menentukan kredibilitas pemerintah. Karena itu mesti berhati-hati untuk menuju postur yang ideal. (Baca: Perkuat Stimulus Fiskal, Pemerintah Turunkan Target Pajak 2017).

Lalu, angka-angka inilah yang kemudian dikeluarkan dalam RAPBN 2017. Total belanja Rp 2.070,5 triliun dan penerimaan negara Rp 1.737,6 triliun. Sehingga, defisit anggaran yang tercipta Rp 332,8 triliun, 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto.