Dari draf RUPTL itu juga tertulis beberapa PLTU yang tampaknya akan dihapus dari rencana. Misalnya, PLTU Jawa 5 yang berlokasi di Banten. Pembangkit berkapasitas seribu megawatt itu disebut “ditunda karena menyesuaikan dengan kebutuhan sistem”.
PLTU Jawa 5 memang sejak 2017 tidak jelas nasibnya. Tendernya dibatalkan pada tahun sebelumnya. PLN enggan menggarapnya karena khawatir pasokan listriknya tidak terserap. Apabila hal itu terjadi, perusahaan setrum negara tersebut harus membayar denda take or pay dari produsen listrik swasta atau IPP.
Pada RUPTL 2018-2027 PLTU Jawa 5 tidak masuk dalam rencana. Namun, namanya muncul pada RUPTL 2019-208. Target penyelesaian pembangkitnya pada 2023.
Beberapa PLTU lainnya dalam draf RUPTL 2021-2030 tertulis menyesuaikan kebutuhan sistem. Pembangkit ini adalah PLTU Sumut-2, PLTU Mulut Tambang Riau-1, PLTU Mulut Tambang Sumsel, dan PLTU Mulut Tambang Sumsel-6.
Lalu, ada PLTU yang diganti dengan pemanfaatan EBT lain, yaitu PLTU Kalselteng 4, PLTU Kaltim 3, dan PLTU Kaltim 5. Ada pula pembangkit tenaga batu bara yang tertulis dimundurkan menyesuaikan kebutuhan sistem. Pembangkit tersebut adalah PLTU Sulbagut 2, PLTU Tolitoli, dan PLTU Jayapura 3.
Kendala Pembangkit Energi Terbarukan
Dalam sepuluh tahun ke depan pemerintah menargetkan penambahan pembangkit listrik mencapai 41 gigawatt atau 41 ribu megawatt. Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut komposisi pembangkit fosil dan energi terbarukan dalam RUPTL 2021-2030 adalah 52% berbanding 48%.
Penambahan pembangkit EBT akan mencapai 16,1 gigawatt atau mendekati 40%. “Terdiri dari PLTA, PLTP, dan EBT lainnya,” katanya.
PLN juga merancang program penghentian pengoperasian PLTU sepanjang 2025-2055. Bersama pemerintah, skema phasing out alias pensiun secara bertahap ini masih dalam tahap diskusi.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahrin mengatakan, aset PLTU yang habis umur pakainya akan dirobohkan setelah perjanjian jual-beli listriknya (PPA) dengan IPP selesai.
Lokasi bekas PLTU tersebut akan dibangun pembangkit energi terbarukan. “Kami sangat mendukung green energy. Dalam peta jalan PLN, pada 2060 kami sudah carbon neutral,” ujarnya.
Para produsen listrik swasta mendukung langkah perusahaan setrum negara. Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang mengatakan upaya transisi energi ini perlu didukung perencanaan matang. “Dan kepastian hukum bagi dunia usaha agar iklim investasi stabil,” katanya kepada Katadata.co.id.
Anggota APLSI banyak yang telah masuk ke proyek berbasis EBT. Kapasitasnya masih relatif kecil tapi sedang dalam tahap persiapan atau konstruksi.
Kendala pembangunannya selama ini adalah soal harga listriknya yang masih tinggi. “Dari segi tender dan perizinan perlu dukungan pemerintah dan PLN agar pembangunan EBT tidak terkendala,” ucap Arthur. Payung hukum yang jelas dapat meningkatkan Investasi ke depan.
Secara potensi, Indonesia memiliki banyak energi terbarukan. Namun, menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, kendala lokasi dan kondisi kelistrikan tiap daerah sangat berbeda.
Misalnya, PLTP dapat dibangun di Flores, Nusa Tenggara Timur, dengan potensi seribu gigawatt. “Tapi pertumbuhan permintaan listrik di sana sangat rendah apabila dibangun semua,” katanya. Begitu pula dengan PLTA skala besar yang dapat dibangun di Kalimantan Utara tapi tak seiring dengan konsumsi listriknya.
Masalah lainnya yaitu proyek energi terbarukan yang bankable sedikit. Perencanaan yang tidak jelas membuat pembiayaannya tidak kompetitif.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan pun berpendapat harga jual listrik EBT yang masih mahal dibandingkan PLTU menjadi kendala. Pemerintah perlu memberi insentif agar listriknya dapat lebih murah dan menarik untuk investasi.
Riset terkait pengembangan energi terbarukan juga harus diperbanyak. “Dengan begitu ada inovasi di masa depan untuk membuat listrik dari pembangkit ini lebih murah lagi,” kata Mamit.
Penyumbang bahan: Muhamad Fikri (magang)
