Yang justru menjamur justru para importir, dropshipper atau reseller barang-barang impor di pasar e-commerce Indonesia. “Makin dipicu digitalisasi, maka ketimpangan semakin lebar,” kata Bhima.
Ekonomi Digital untuk Pekerja Keahlian Tinggi?
Melansir Bank Dunia, ekonomi digital memang menjadi peluang baru bagi pekerja. Namun, peluang ini terbatas pada sektor dan wilayah tertentu. Pekerja dengan keterampilan tinggi lebih berpeluang bersinar di perekonomian digital saat ini.
Penyebabnya adalah tingkat adopsi digital oleh perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM) masih rendah. Menurut Nailul, kemampuan digital seperti ini ke depannya akan terus meningkat. “Memang, disinyalir akan ada pekerja, khususnya yang berketerampilan lebih rendah, yang akan tergerus oleh ekonomi digital,” ucapnya.
Dalam sektor digital, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menunjukkan 66% perusahaan teknologi keuangan atau fintech kekurangan sumber daya manusia di bidang pemrograman dan data.
Artinya, pasokan tenaga kerja ahli masih kurang dan tak jarang sampai memperkerjakan pekerja asing. “Dalam ekonomi digital memang memerlukan sumber daya manusia berkeahlian tinggi. Ini yang belum dipenuhi oleh masyarakat Indonesia,” kata Nailul.
Bagaimana Agar Ekonomi Digital Inklusif Tanpa Kesenjangan?
Peringkat inklusifitas ekonomi digital di Indonesia relatif rendah dibanding negara Asia Tenggara lainnya. “Ini memang jadi PR (pekerjaan rumah) kita, bagaimana agar pertumbuhan ekonomi digital yang besar ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” ujar Nailul.
Pasokan tenaga kerja harus dimulai dari sektor pendidikan. Pemerintah harus segera mengintegrasi sektor teknologi digital dengan kurikum pendidikan.
Lalu, menurut Bhima, paling utama ialah terkait pemerataan infrastruktur, terutama bagi masyarakat di luar Pulau Jawa. Biaya internet juga harus dibuat murah, supaya kelas menengah bawah turut memanfatkannya.
Sebagai informasi, masyarakat menengah ke bawah saat ini banyak bergerak di sektor UMKM. Namun, hanya 13% dari 65 juta pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan teknologi digital.
Untuk menuju ekonomi digital yang inklusif tanpa kesenjangan, UMKM perlu diberi bantuan terkait hal ini. “Di Malaysia, UMKM yang berjualan di masa pandemi diberi subdisi kuota internet, kemudian subsidi ongkos kirim. Ini contoh yang harus diaplikasikan secara nasional di Indonesia,” kata Bhima.
Lalu, terkait masalah biaya, dalam meningkatkan ekonomi, pembiayaan produktif harus lebih didorong. Misalnya, dengan memberi uang pinjaman untuk industri pertanian, manufaktur kecil, dan masyakarat daerah.
Miliki Unicorn Terbanyak di ASEAN, Apa Kontribusinya?
Saat ini kontribusi ekonomi digital kepada ekonomi nasional masih relatif rendah. Sumbangannya sekitar 3,7% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. “Lalu, e-commerce yang menjadi penyumbang terbesar di ekonomi digital pun hanya 7 sampai 9%,” kata Nailul.
Artinya, meski memiliki jumlah perusahaan unicorn terbanyak di Asia Tenggara, kontribusi sektor teknologi kepada perekonomian masih rendah. Perekonomian nasional saat ini paling banyak disumbang oleh sektor padat modal dan karya, seperti industri, perdagangan, pertanian.
Meski tak banyak berkontribusi pada PDB, Bhima mengatakan, unicorn di Indonesia banyak membantu masyarakat. Misalnya, menopang UMKM dalam segi pembayaran hingga logistik. Kemudian, membantu pembiayaan ke sektor produktif atau melalui pinjaman modal usaha. “Selain itu, juga dapat menyerap tenaga kerja langsung. Dampaknya cukup besar kepada perekonomian,” kata Bhima.
Lalu, jika dibandingkan dengan unicorn negara tetangga Singapura, kontribusinya Indonesia pada perekonomian masih rendah. Begitu pula dengan Malaysia. Namun, nilainya masih lebih tinggi dibanding Vietnam, Thailand, Filipina, atau Kamboja dan Laos.
Penyumbang bahan: Alfida Febrianna (magang)
