Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menilai panasnya konflik geopolitik ini akan berdampak positif terhadap ekspor Indonesia. Hal ini serupa dengan kondisi tahun lalu saat ekspor terdongkrak oleh harga komoditas akibat krisis energi dunia.
"Harga minyak meningkat dan ini mendorong harga komoditas lain. Tentu kalau dilihat dampak ke ekspor, ini blessing," ujarnya.
Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro dalam risetnya yang dirilis kemarin (24/2) menilai, volatilitas pasar memang akan meningkat dalam jangka pendek dipengaruhi oleh kebijakan normalisasi The Fed dan meningkatnya ketegangan geopolitik antara Rusia dan AS. Namun berdasarkan data fundamental terakhir, rupiah masih berpotensi menguat seiring dengan pemulihan ekonomi domestik dan berlanjutnya aliran masuk modal.
“Per 23 Februari 2022, arus masuk modal di pasar saham tercatat sebesar Rp21,6 triliun dan di pasar obligasi sebesar Rp10,2 triliun” ujar Andri.
Ia menilai, beberapa sentimen positif seperti rilis data inflasi yang stabil, surplus neraca perdagangan, dan cadangan devisa yang tinggi masih akan menopang nilai rupiah. Pemerintah dan BI juga akan terus melakukan berbagai langkah stimulus kebijakan untuk mendorong perekonomian dan menjaga stabilitas pasar.
“Kami masih mempertahankan proyeksi rupiah sebesar Rp 14.388 per dolar AS (dengan rata-rata Rp 14.392 per dolar AS) dan target imbal hasil obligasi 10-tahun sebesar 6,84% pada akhir tahun 2022,” kata dia.
Tak Akan Seburuk Taper Tantrum
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, efek pengetatan moneter The Fed kali ini terhadap pasar keuangan domestik tidak seburuk kejadian serupa delapan tahun lalu. Alasannya, kondisi ekonomi Indonesia dinilai lebih kuat dan The Fed sudah menyampaikan rencana tersebut dengan baik.
"Memang ada negara-negara yang tetap rentan. Indonesia insyaAllah akan jauh lebih baik," kata Sri Mulyani dalam video yang diunggah di YouTube Kementerian Keuangan, dikutip Selasa (24/2).
Menurut dia, ada tiga indikator ekonomi yang menunjukkan kekuatan Indonesia untuk menghadapi guncangan yang berpotensi terjadi akibat pengetatan moneter AS. Ketiganya, yakni:
- Transaksi berjalan atau current account 2021 surplus US$ 3,3 miliar atau 0,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), ditopang kinerja ekspor yang tumbuh hampir 50%. Ini merupakan pembalikan setelah mencatat defisit US$ 4,4 miliar atau 0,4% dari PDB pada 2020.
- Kondisi ekspor yang lebih baik, bukan hanya berorientasi pada pengiriman komoditas tetapi juga produk seperti besi baja yang memiliki nilai tambah.
- Cadangan devisa yang besar.
"Saat The Fed mengumumkan tapering off (pada November 2021), neraca perdagangan Indonesia surplus 19 bulan berturut-turut, cadangan devisa tinggi, dan transaksi berjalan bagus. Ini memberikan bekal lebih baik dari sisi kekuatan," kata Sri Mulyani.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo telah berulang kali menekankan, dampak dari normalisasi The Fed saat ini kemungkinan jauh lebih baik dibandingkan taper tantrum pada 2013. Ia memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed pada tahun ini sebanyak empat kali, tetapi memantau kemungkinan kenaikan hingga lima kali.
Meski bunga The Fed sudah pasti akan naik pada tahun ini, BI memastikan tidak akan menaikkan bunga acuan hingga ada tanda-tanda kenaikan inflasi di luar target. “Kenaikan FFR tidak selalu diikuti dengan kenaikan bunga BI,” ujar Perry, Jumat (25/2).
Ia memperkirakan inflasi tetap akan terkendali meski ada kenaikan harga pada beberapa komoditas. Inflasi tahun ini masih akan berada di kisaran 2-4%.
Di sisi lain, Perry menilai dampak dari rencana kenaikan bunga AS sudah terlihat di pasar, yakni kenaikan imbal hasil atau yield surat berharga Amerika Serikat benchmark Treasury 10-tahun yang telah naik menuju level 1,9%. kondisi ini akan memengaruhi aliran modal asing terutama ke pasar surat berharga negara.
Meski demikian, menurut Perry, kurs rupiah tetap akan terkendali. "Meski yield obligasi pemerintah AS naik, dolar AS dari waktu ke waktu justru melemah dan ini mendukung stabilitas rupiah di tengah kenaikan tensi politik," kata Perry.
