Pada Juni lalu, Bank Dunia melaporkan, laju pertumbuhan tahunan ekonomi global diproyeksikan akan melambat ke 2,1% pada 2023 dari 3,1% pada 2022. Perlambatan ini akibat dari pandemi dan invasi Rusia ke Ukraina sehingga memicu kondisi keuangan global yang ketat.
Guncangan yang tumpang tindih tersebut bisa merugikan pembangunan di negara berkembang dengan konsekuensi yang berkepanjangan. Bank Dunia memproyeksikan laju pertumbuhan tahunan PDB riil Indonesia akan melambat ke 4,9% pada 2023.
Angka itu lebih lambat kira-kira 0,4 poin persentase dari laju pertumbuhan aktual pada 2022. Perlambatan diproyeksikan terjadi di tengah normalisasi permintaan di dalam negeri dan perlambatan ekonomi global.
Presiden Jokowi menyebut, Indonesia juga perlu mewaspadai pengetatan suku bunga dan tingkat inflasi global yang masih tinggi pada tahun ini. Dua hal tersebut juga dapat membuat tekanan lebih berat pada pertumbuhan ekonomi domestik.
Perjalanan Masih Panjang untuk Menjadi Negara Kaya
Pemerintah telah menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 sebagai bagian dari apa yang disebut Visi Indonesia 2045. Visi ini akan menandai perjalanan pembangunan negara ini setelah 100 tahun merdeka.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas berharap, target tersebut dapat mengeluarkan Indonesia dari jebakan pendapatan menengah alias middle income trap. Istilah ini merefleksikan negara berpendapatan menengah yang gagal untuk bertransisi ke ekonomi berpendapatan tinggi akibat ongkos yang melonjak dan penurunan daya saing.
Menurut Bappenas, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh secara tahunan 5,7% antara 2016 dan 2045. Proyeksi ini mengasumsikan Indonesia terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi, mendorong kemajuan teknologi, dan meningkatkan daya saing.
“Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045,” tulis Bappenas dalam laporan yang terbit pada 2019.
Namun, jarak antara level pendapatan Indonesia dan batas minimum untuk negara berpendapatan tinggi dalam klasifikasi Bank Dunia masih lebar. GNI minimum terbaru untuk negara berpendapatan tinggi berada di US$ 13.845 per kapita. Angkanya tiga kali lebih tinggi dari GNI per kapita Indonesia pada 2022.
Di Asia Tenggara, hanya Singapura dan Brunei Darussalam yang telah masuk ke klub negara berpendapatan tinggi tersebut. GNI per kapita Singapura mencapai US$ 67.200 dan Brunei Darussalam US$ 31.410 pada 2022.
Dari grafik Databoks di atas juga terlihat Malaysia yang berada di posisi ketiga memiliki GNI per kapita yang jauh dari Indonesia. Namun, Negeri Jiran masih masuk negara berpendapatan menengah.
Dari laporan Bank Pembangunan Asia atau ADB pada 12 Januari 2017, Singapura butuh waktu 29 tahun untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Sedangkan Hong Kong membutuhkan waktu 24 tahun. Kini, kedua negara tersebut kuat bertengger di posisi negara kaya.
Banyak negara, menurut laporan itu, membutuhkan waktu sekitar 15 tahun untuk naik kelas ke kelompok negara berpendapatan menengah atas dari menengah bawah. Kesimpulan ini berdasarkan pengamatan terhadap 23 dari 107 negara yang berhasil naik kelas antara 1960 dan 2014.
ADB juga menemukan, 15 negara yang berhasil masuk ke kelompok berpendapatan tinggi dari menengah atas membutuhkan rata-rata 23 tahun. "Terdapat bukti, banyak negara membutuhkan waktu lebih lama untuk bergerak ke pendapatan tinggi dari menengah atas dibandingkan dari menengah bawah ke menengah atas," tulsi ADB.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Dalam laporan itu tertulis, selama 24 tahun negara ini masuk kategori bependapatan rendah. Setelah itu, Indonesia baru menjadi negara bependapatan menengah. Untuk menjadi negara kaya, tampaknya perjalanan masih akan panjang.
