“Terkait divestasi, yang bernegosiasi adalah MIND ID, Vale Canada, dan Sumitomo antar pemegang saham,” katanya beberapa waktu lalu. “Kami tidak bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi urusan pemegang saham.”
Menagih Ketegasan Pemerintah
Perhitungan terkait porsi saham ini memantik pro-kontra di kalangan pengamat pertambangan. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, berpendapat MIND ID harus mengakuisisi 14% saham INCO. “Kalau 11% masih belum menjadi pihak pengendali,” katanya dalam pesan singkat.
Di sisi lain, peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman berpendapat, pemerintah harus menjelaskan asal angka 14% tersebut. Apalagi di tengah Vale gencar membangun pabrik pengolahan alias smelter untuk mendukung hilirisasi pemerintah.
Proyek tersebut meliputi pembangunan tiga smelter baru di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, kemudian Sulawesi Tengah, dan di Sulawesi Selatan. Bila dijumlahkan, ketiga proyek ini bisa meningkatkan kapasitas produksi hingga 250 ribu metrik ton nikel. Selain tiga proyek ini, Vale Indonesia sudah punya satu smelter di Sorowako berkapasitas 70 ribu ton nickel matte.
Salah satu proyek Vale Indonesia di Sulawesi Tengah bahkan masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Bersama dengan PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia, ini adalah smelter terintegrasi dimana pertambangan dan pengolahan berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
“Saya tidak mengerti juga kenapa dia tiba-tiba bangun tiga pabrik smelter meski belum pasti diperpanjang IUPK-nya,” kata Ferdy.
Berkaca pada gencarnya pembangunan tersebut, Ferdy berpendapat pemerintah sebaiknya mendukung Vale karena sejalan dengan upaya hilirisasi tambang. Dukungan ini bisa ditunjukkan dengan kejelasan terkait divestasi yang juga tidak ditunda-tunda.
Hilirisasi produk mineral nikel menjadi salah satu andalan pemerintah untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Larangan ekspor tambang ini sudah berjalan sejak 1 Januari 2020. Harapannya, langkah tersebut dapat mendorong pengolahan dan ekspor komoditas nikel, yang tak lagi berupa bahan mentah.
Data Survei Geologi Amerika Serikat menunjukkan, cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama dunia. Angkanya sekitar 21 juta ton atau setara 22% cadangan global.
Produksi nikel domsetik juga menempati peringkat pertama, sebesar 1 juta ton. Hilirisasi nikel, dalam catatan pemerintah, kini berkontribusi 2,17% dari total ekspor non-migas. Barang tambang ini sedang banyak dipakai untuk bahan baku pembuatan baterai, terutama untuk mobil listrik dan pembangkit listrik.
Kembali ke soal Vale, masalah lain yang Ferdy sorot adalah isu kepemilikan berbeda di 20% saham publik perusahaan. Informasi ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi mengatakan Vale memanfaatkan perusahaan cangkang untuk mengklaim saham publik.
“Bahkan terindikasi ada dana pensiun PT Sumitomo. Padahal PT Sumitomo sudah memiliki saham yang tercatat di PT Vale. Menurut kami, ini palsu-palsu lah yang 20% publik, karena 80% dimiliki mereka juga dengan baju publik,” ujar Bambang di rapat kerja dengan Kementerian ESDM pada 5 Juni 2023.
Menanggapi hal itu, Menteri Arifin berencana menemui Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Dua institusi ini bakal memeriksa komposisi kepemilikan saham publik PT Vale Indonesia.
Tudingan ini ditepis oleh pihak Vale. Direktur Keuangan Vale Indonesia Bernardus Irmanto menjelaskan pembelian saham perusahaan mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Dengan itu manajemen tidak punya kendali atas transaksi di bursa yang merepresentasikan 21% saham publik INCO.
"Siapapun, selama memenuhi aturan yang berlaku, bisa bertransaksi baik menjual atau membeli saham di bursa efek. Itu ditentukan mekanisme pasar," kata Bernardus, kepada Katadata.co.id, Selasa (6/6).
Meningkatkan Dividen Negara
Terlepas dari segala polemik Vale–pemerintah, Ferdy menyebut divestasi Vale akan menguntungkan kedua belah pihak. Seiring dengan turunnya porsi saham Vale, maka konsolidasi keuangan pun akan terbagi dengan pemilik saham lainnya.
“Tapi secara proporsional, beban investasi juga akan dibagi dengan MIND ID,” ucap Ferdy. “Dari segi keuntungan, tidak rugi juga karena beban investasinya akan dibagi. Angka keuntungan mungkin turun, tapi beban investasi juga turun.”
Keuntungan tersebut, menurut Ferdy, tidak bisa diterima mentah-mentah. Ia melihat salah satu divestasi yang sukses, Freeport. Namun, MIND ID cenderung pasif menerima dividen saja. Padahal dari divestasi itu, Ferdy menilai MIND ID bisa memperoleh pengetahuan baru yang meningkatkan kinerja BUMN tersebut.
Di sisi lain pengamat pertambangan dari Sulawesi Tengah, Arianto Sangadji, menyatakan akuisisi MIND ID atas Vale bisa memberi keuntungan dividen bagi negara. Keuntungan lain juga bisa datang dari royalti atu sewa tanah.
“BUMN sudah selayaknya menguasai modal dan proses pembuatan nickel matte setelah Vale beroperasi puluhan tahun,” katanya pada Juni lalu.
