Sementara produksi padi menyusut, konsumsi beras masyarakat tidak berkurang. Jurang permintaan dan penawaran ini membuat defisit beras di Tanah Air. “Kenapa harga beras tinggi? Karena delapan bulan terakhir defisit antara produksi dan konsumsi,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi pada akhir Februari lalu.
Sejumlah kalangan menilai, permintaan beras yang tinggi sejak akhir tahun lalu tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Bantuan sosial pemerintah selama masa kampanye Pemilu 2024 juga ditengarai berandil pada lonjakan harga beras.
Namun pemerintah menampik bahwa bansos telah dipolitisasi. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, misalnya, pada Februari lalu menyatakan bansos beras 10 kilogram sebagai bentuk kehadiran negara saat rakyat terjepit kenaikan harga. Apalagi dananya memang sudah ada di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sepekan setelah Pemilu 2024, Presiden Jokowi pun bersuara bahwa pemberian beras 10 kilogram ke 22 juta keluarga rentan sebagai bantuan ketika harga beras melonjak. “Kenapa pemerintah memberikan beras sebulan 10 kilogram, karena kita tahu harga beras di seluruh negara naik, tidak hanya di Indonesia,” kata Jokowi pada Selasa, 20 Februari 2024. Menurutnya, kenaikan harga beras dunia akibat perubahan iklim sehingga banyak gagal panen.
Kamis pekan lalu, masalah bansos yang disalurkan pemerintah saat masa pemilu ini menjadi bahasan cukup panas di Komisi VI DPR. Anggota Komisi dari fraksi PKS Amin AK dan Fraksi Demokrat Herman Khaeron mencecar Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang saat itu bersama Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT Perkebunan Nusantara III.
Menurut Zulkifli, pemberian bansos beras tak ada kaitannya dengan pemilu. Bansos diberikan lantaran pergeseran panen dan sulitnya menanam padi karena fenomena El Nino. “Kalau panen kita bergeser, berarti petani enggak punya beras. Artinya banyak masyarakat yang kesulitan. Oleh karena itu bansos diperlukan,” kata Zulkifli.
Kendati demikian, ia tak menampik ada efek lain dari pembagian bansos tersebut. “Bahwa akibat pemberian bansos ada keuntungan, itu soal lain,” ujarnya seraya menyebutkan nilai bansos El Nino sekitar Rp 400 ribu. “Bansos diperlukan, apakah pemilu atau tidak pemilu.”
Serbuan Operasi Pasar dan Impor Meredam Lonjakan Harga Beras
Kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran sudah menjadi siklus tahunan. Namun beban masyarakat kali ini lebih berat karena harga beras sudah naik sejak akhir tahun lalu, dan menjadi-jadi mendekati bulan puasa.
Untuk meredam gejolak harga beras dan sejumlah bahan pokok lain seperti minyak, gula, hingga bawang dan cabai, pemerintah mengadakan operasi pasar. Memasuki awal Ramadan pekan lalu, gaspol bazar murah digelar di penjuru Tanah Air, selain terus menyalurkan bantuan 10 kilogram beras bagi 22 juta keluarga penerima manfaat.
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, misalnya, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur membuka kedai pengendali inflasi. Berlokasi di Kios Pasar Lipat Kajang Manggar, kedai ini membandrol beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ukuran lima kilogram hanya Rp 53 ribu. Minyak goreng Rp 12.500 per liter, tepung terigu Rp 10 ribu per kilogram, dan gula pasir Rp 16 ribu per kilogram.
Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Belitung Timur Tri Astuti mengatakan, pembelian sembako masih dibatasi terutama untuk beras SPHP dan minyak goreng. Setiap orang maksimal hanya boleh membeli dua karung beras dan dua liter minyak goreng. “Untuk mengantisipasi penyalahgunaan,” ujarnya.
Di Situbondo, Jawa Timur, Perum Bulog Cabang Bondowoso turut berpartisipasi dalam Pasar Ramadan dengan membuka stan beras SPHP. Di acara yang digelar Pemerintah Kabupaten Situbondo Rabu lalu, Bulog menjual beras kemasan lima kilogram Rp 51.500. Seperti di Belitung, pengunjung hanya bisa membeli maksimal dua karung.
Di hari pertama pasar murah ini, Bulog menyediakan 10 ton beras. Menurut Pemimpin Perum Bulog Cabang Bondowoso-Situbondo Hesty Retno Kusumastuti, pasokan akan ditambah bila animo masyarakat tinggi. “Hari ini masuk 2.000 ton dan dalam waktu dekat ada tambahan 2.500 ton. Jadi, stok beras aman untuk bantuan pangan dan operasi pasar,” ucapnya.
Imbaun agar masyarakat tenang menghadapai gejolak komoditas ini disampaikan oleh banyak petinggi pemerintah. Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin pun menegaskan beras di provinsinya tidak defisit. Stoknya mencukupi sampai Idul Fitri nanti.
Para pamong di tanah Pasundan juga berkoordinasi dengan Bulog agar distribusi beras lancar. Bey meminta pemda kabupaten dan kota lebih gencar mengadakan pasar murah secara masif dan tidak melulu mengandalkan pemerintah provinsi.
“Masyarakat tidak perlu panic buying. Pasar murah harusnya digeber di kabupaten dan kota, tidak hanya kami. Tapi kembali lagi kepada anggaran masing-masing apakah ada atau tidak,” ujar Bey.
Lalu dari mana beras untuk mencukupi serbuan pasar murah tersebut? Kementerian Pertanian memperkirakan pada Maret dan April mulai musim panen pertama. Dengan demikian pasokan beras akan bertambah untuk memenuhi konsumsi masyarakat yang mencapai 2,5 juta ton per bulan.
Selain dari produksi dalam negeri, cadangan beras pemerintah akan diperkuat dari impor. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan stok beras 1,4 juta ton saat ini mencukupi untuk kebutuhan selama Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri. Apalagi, Bulog masih memiliki sisa kuota impor 1,5 juta ton.
Bahkan, agar cadangan beras pemerintah makin kokoh sampai hari raya, Senin kemarin Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menambah impor 22.500 ton beras dari Kamboja. Keputusan tersebut diambil dalam rapat di Istana Kepresidenan.
Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, pada dasarnya pemerintah mengutamakan produksi dalam negeri. Hanya saja, pasokan Bulog saat ini sebagian dari impor, sambil menanti panen raya padi Maret-April ini untuk menyokong ketersediaan stok beras. Dengan pasokan yang diprediksi kembali melimpah tersebut, pemerintah optimistis harga beras di pasaran tak lagi selangit di Ramadan ini.
Apa berbagai upaya tersebut cukup jitu mengerem laju kenaikan harga beras? Bila menengok situs Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Bank Indonesia, grafik harga beras pada Selasa kemarin merah semua. Rata-rata harga beras Medium I per kilogram Rp 16.100, Medium II Rp 15.850, Super I Rp 17.400, dan Super II Rp 16.850.
Angka-angka ini masih melewati harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Bapanas sebesar Rp 13.900 untuk jenis premium. Bahkan harga rerata tersebut masih di atas HET revisi yang dinaikkan menjadi Rp 14.900 per kilogram, perubahan yang akan berlaku hingga bulan depan.
"Harga beras mungkin akan bertahan, tidak sampai serendah seperti yang diperkirakan semula," ujar Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi kemarin sembari menginformasikan harga beras mulai turun dari kenaikan tertingginya.
