Mengulik Kegentingan Memaksa di Balik Perppu Cipta Kerja, Seperti Apa?
Presiden Joko Widodo menutup 2022 dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu pada Jumat, (30/12) lalu. Perppu yang terdiri dari 186 pasal itu menjadi buah bibir lantaran mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah alasan di balik lahirnya Perppu Nomor 2 tahun 20022 tentang Cipta Kerja itu.
Soal alasan di balik lahirnya Perpu, Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan didasarkan alasan kegentingan yang memaksa. Sedangkan penilaian kegentingan memaksa itu menurut Mahfud sudah diatur dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.
"Ada istilah hak subjektif Presiden, itu di dalam tata hukum kita, bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif Presiden. Tidak ada yang membantah sekali satu pun ahli hukum tata negara bahwa itu membuat Perppu itu alasan kegentingan itu berdasar penilaian Presiden saja," ungkap Mahfud seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/1).
Mahfud menyebut banyak juga pihak yang tidak paham putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji materi Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketidakpahaman itu menurut Mahfud bisa terlihat dari penilaian atas makna inkonstitusional bersyarat seperti dalam putusan MK.
Sebelumnya pada 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi memutuskan pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Pembentukan UU Ciptaker dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional) secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan diucapkan".
"Maksud bersyarat nya apa? Berlaku dulu, tetapi selama 2 tahun diperbaiki. Diperbaiki berdasar apa? Berdasar hukum acara di mana di situ harus ada 'cantelan' bahwa 'Omnibus Law' itu masuk di dalam tata hukum kita," ujar Mahfud.
Atas dasar putusan MK itu, Mahfud mengatakan pemerintah telah menerbitkan UU No. 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada 16 Juni 2022. Undang-undang ini mengatur soal pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus.
Mahfud menegaskan, keputusan MK terhadap UU Cipta Kerja menyorot mekanisme pembentukan Undang-undang omnibus law. Sedangkan isi undang-undang tidak pernah dibatalkan MK.
Unsur Kegentingan Memaksa
Dalam konstruksi hukum Indonesia, Perppu memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Undang-undang. Adapun dasar hukum pembentukan Perppu adalah Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945.
Dalam Pasal 22 Ayat 2 dan 3, Perppu disebutkan bahwa Perppu yang dikeluarkan presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun syarat pembentukan Perppu adalah kegentingan yang memaksa yang ditetapkan secara subjektif oleh presiden. Mahkamah Konstitusi menetapkan standar objektif ini dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.
Berdasarkan putusan MK tersebut, ada tiga syarat yang menjadi parameter dalam menetapkan suatu keadaan yang genting. Pertama adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, kedua undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau sudah ada tapi tidak memadai.
Syarat ketiga untuk unsur kegentingan memaksa dalam keputusan MK adalah kekosongan hukum tersebut tidak bisa diatasi dengan cara membuat undang-undang sesuai prosedur biasa karena akan membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang mendesak perlu kepastian untuk diselesaikan.
Di hari pengumuman Perppu Cipta Kerja, Mahfud MD mengatakan kegentingan memaksa di balik lahirnya Perppu adalah adanya kekosongan hukum untuk mengambil kebijakan strategis atas perkembangan situasi ekonomi yang terjadi. Ia menyebut perang ukraina telah memengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia akan mengalami ancaman inflasi, stagflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, krisis pangan sehingga pemerintah harus mengambil langkah strategis secepatnya.
