Pengadilan Tolak Gugatan Penerbitan HGB Pulau D Reklamasi Jakarta

Dengan keputusan ini, majelis hakim mengabulkan semua eksepsi para tergugat, yakni Kepala Kantor BPN Jakarta Utara dan PT Kapuk Naga Indah.
Dimas Jarot Bayu
15 November 2018, 14:08
Reklamasi
Arief Kamaludin|KATADATA
Aktivitas pembangunan di Pulau D terhenti karena bangunannya disegel Pemprov DKI Jakarta. Penyebabnya, pihak pengembang belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh gugatan atas penerbitan surat keputusan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta. Majelis menilai Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (legal standing) sebagai penggugat.

Dengan keputusan ini, majelis hakim mengabulkan semua eksepsi yang diajukan oleh para tergugat, yakni Kepala Kantor BPN Jakarta Utara dan PT Kapuk Naga Indah (KNI). “Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim PTUN Jakarta, Edi Septa Surhaza ketika membacakan putusan, Kamis (15/11).

Dalam perkara ini, Kepala Kantor BPN Jakarta Utara merupakan penerbit SK HGB, sementara PT KNI merupakan pemilik Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta. Hakim Anggota Umar Dani menjelaskan, para penggugat tak memiliki kepentingan karena bukan pemilik tanah Pulau D yang kemungkinan terjadi tumpang tindih atas diterbitkannya SK HGB.

Umar juga menilai para penggugat tak bisa menunjukkan hak-hak atas tanah miliknya yang terganggu atas terbitnya SK HGB untuk tanah seluas 3,12 juta hektare di Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara itu. Ada pun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sebagai penggugat intervensi dianggap tak memiliki kedudukan hukum karena gugatan merupakan sengketa pertanahan.

Advertisement

Sebelumnya, Walhi menggunakan hak gugatnya atas dasar Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Atas dasar fakta demikian majelis hakim berpendapat bahwa Walhi tidak mempunyai legal standing untuk menggugat objek sengketa,” kata Umar.

Di luar persidangan, kuasa hukum Koalisis Nelson Nikodemus Simamora menilai pertimbangan hakim terlalu sempit lantaran hanya melihat perkara ini sebagai sengketa pertanahan. Majelis hakim PTUN Jakarta, lanjut Nelson, mengabaikan pencemaran lingkungan yang diajukan sebagai bukti oleh para penggugat, yang masalahnya terlihat sejak pembangunan Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta.

Koaliss juga mengajukan saksi-saksi dari nelayan untuk memberikan keterangan bahwa pembangunan Pulau D Reklamasi menimbulkan pencemaran lingkungan. “Kalau ada cukup potensi, alasan yang cukup kuat kegiatan yang akan mencemari lingkungan itu harus dibatalkan oleh majelis hakim,” kata Nelson.

Perwakilan nelayan Teluk Jakarta, Iwan Carmidi pun kecewa dengan putusan majelis hakim. Pasalnya, Iwan menilai majelis hakim menganggap remeh kehadiran nelayan dengan menyatakan mereka tak berkaitan dengan perkara penerbitan SK HGB Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta.

Menurut Iwan, para nelayan telah dirugikan dan dirampas hak-haknya atas pembangunan reklamasi beserta penerbitan SK HGB tersebut. “Wilayah mata pencaharian kami di situ. Kami kecewa mendengar keputusan ini. Kecewa dianggap kami ini tidak ada arti,” kata Iwan.

Meski demikian, Koalisi dan perwakilan nelayan masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Nelson mengatakan akan berdiskusi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Sementara itu, kuasa hukum PT KNI Herman Zakaria enggan memberikan tanggapan atas putusan PTUN Jakarta terkait penerbitan SK HGB Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta. “Saya tidak biasa memberikan komentar,” kata Herman.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait