ANALISIS DATA

Pekerjaan Rumah yang Mengganjal Pemulihan Ekonomi


Andrea Lidwina

18 September 2020, 07.49

Foto: Ilustrasi: Joshua Siringoringo

Indonesia baru memenuhi satu dari tiga saran OECD terkait langkah pemulihan ekonomi pasca Covid-19, yakni memprioritaskan sistem kesehatan. Itupun bila dilihat secara pengeluaran kesehatan masih di peringkat ke-7 se-Asia Tenggara.


Perekonomian global turut terkena dampak buruk pandemi Covid-19. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sepanjang 2020 terkontraksi 6%. Namun, bisa terkontraksi 7,6% bila virus corona merebak lagi sebelum akhir tahun.

OECD pun memprediksi ekonomi global belum bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi  hingga dua tahun ke depan.  Meski begitu, Sekretaris Jenderal OECD Ángel Gurría mengatakan pemerintah bisa melakukan tiga langkah untuk menyelamatkan perekonomian negaranya masing-masing.

Pertama, tidak menarik bantuan terlalu cepat. Kedua, mendiversifikasi rantai pasokan. Ketiga, memprioritaskan sistem kesehatan. Pertanyaannya, sudahkah pemerintah Indonesia melakukan ketiganya?

Tak seperti saran pertama OECD, pemerintah Indonesia sudah memangkas alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp 356,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Angka tersebut lebih rendah 48,7% dibandingkan tahun ini, yakni Rp 695,2 triliun.

“Ini didasarkan pada perkiraan biaya untuk penanganan pasien Covid-19 yang akan jauh berkurang dibandingkan kondisi di 2020 dan fokus pemerintah dalam penyediaan vaksin corona pada 2021,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR pada 1 September 2020.

Padahal, menurut OECD, kesalahan banyak negara ketika krisis ekonomi 2008 adalah menarik stimulus atau pemberian bantuan terlalu cepat. Akibatnya dunia mengalami dua kali penurunan ekonomi setelah krisis.

Pemangkasan dana PEN berakibat pengurangan alokasi program perlindungan sosial dan dukungan bagi dunia usaha yang termasuk di dalamnya. Hal ini karena pemerintah menilai ekonomi akan semakin bergerak pada tahun depan.

Akan tetapi, setidaknya 2,8 juta pekerja (per April 2020) telah dirumahkan dan di-PHK. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,4 juta jiwa pada Maret 2020, bertambah 1,63 juta jiwa dibandingkan September 2019.

Jumlah penduduk miskin
Jumlah penduduk miskin (Katadata)

Indonesia pun belum sepenuhnya melakukan saran kedua OECD. Dari US$ 9,8 miliar nilai impor non-migas sepanjang Januari-Agustus, hampir 30% berasal dari Tiongkok. Sedangkan, impor dari negara lainnya kurang dari 10%. Menunjukkan belum ada diversifikasi rantai pasokan dan masih tergantung pada Tiongkok.  

Melansir Tempo.co, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani, menilai kondisi ini bisa membuat ekonomi Indonesia rentan. Ketika produksi di Negeri Panda menurun, Indonesia akan kesulitan mencari penggantinya.

Oleh karena itu, Indonesia harus mendiversifikasi rantai pasoknya dengan mencari peluang kerja sama dari negara-negara di luar Tiongkok. Bahkan, seharusnya “menjadi bagian dari rantai pasokan, bukan lagi negara yang tergantung impor.”

Perihal saran ketiga OECD, pemerintah Indonesia sudah terlihat menjalankannya. Anggaran kesehatan selalu menunjukkan peningkatan dalam 10 tahun terakhir hingga memenuhi standar 5% dari total belanja negara.

Dalam RAPBN 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun, atau 6,2% dari total belanja negara. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19, penurunan stunting, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan penguatan sistem kesehatan terintegrasi.

Namun, pengeluaran Indonesia di bidang kesehatan (current health expenditure/CHE) masih tergolong rendah di Asia Tenggara. Nilainya sebesar US$ 115 per kapita pada 2017, hanya di atas Timor Leste, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sedangkan, Singapura mengeluarkan US$ 2.619 untuk perbandingan yang sama.

OECD menilai setiap negara harus memperkuat sistem kesehatannya guna mencegah wabah serupa di masa depan. Maka, investasi pada kesehatan perlu menjadi prioritas pemerintah.

Meski ketiga langkah di atas bisa membantu pemulihan ekonomi masing-masing negara, OECD menekankan pemerintah tetap harus menangani dan mengendalikan penyebaran Covid-19 terlebih dahulu.

“Memilih antara kehidupan dan mata pencaharian adalah dilema yang salah. Mengatasi virus pasti memakan biaya, tetapi harga yang harus dibayar jika tidak melakukannya akan lebih besar,” kata Ángel Gurría.

Data menunjukkan virus corona justru semakin menyebar di Indonesia. Total kasus positifnya mencapai lebih dari 220 ribu kasus hingga 15 September 2020, dengan tambahan berkisar tiga ribu orang per hari. Rasio kematiannya pun masih sekitar 4%, melampaui rata-rata dunia yang sebesar 3,2%.

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi