ANALISIS DATA

Menyorot Pasal Komersialisasi Pendidikan dalam UU Cipta Kerja


Muhammad Ahsan Ridhoi

14 Oktober 2020, 09.00

Foto: Joshua Siringo/Katadata

Pasal-pasal tentang pendidikan di dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat Indonesia mengenyam pendidikan. Potensi ini khususnya pada masyarakat dengan tingkat perekonomian terbawah.


Belum semua masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pergurutan tinggi hanya 30,28%. Ini lebih rendah dari target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang sebesar 36,70%.

Untuk jenjang SMA, nilai APK sebesar 83,98%. Lalu, jenjang SMP sebesar 90,57%. Terbesar adalah jenjang SD dengan 107,46%. Seluruhnya juga masih di bawah target dalam RPJMN 2015-2019.

APK menggambarkan proporsi penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap kesesuaian usia sekolah. Nilai semakin mendekati 100%, maka semakin sesuai.

Jika lebih dari 100%, artinya banyak penduduk yang bersekolah di suatu jenjang tak sesuai dengan usianya. Penyebabnya kemungkinan terlalu cepat masuk, terlambat masuk, atau tinggal kelas.  

Jika nilai APK jauh di bawah 100%, berarti partisipasi penduduk di jenjang tersebut rendah. Angka-angka itu menjadi indikator keberhasilan program pembangunan pendidikan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk mengenyam pendidikan.

Data tersebut juga mengindikasikan tak semua penduduk mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Pasalnya, semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK semakin rendah.

Selaras dengan data rata-rata lama sekolah nasional penduduk berusia di atas 25 tahun pada 2019 yang 8,34 tahun. Berarti, penduduk hanya mampu bersekolah sampai jenjang SMP atau belum mampu mencapai program wajib belajar 12 tahun.

Secara status ekonomi rumah tangga, penduduk dalam kelompok pendapatan terendah atau kuintil 1 memiliki rata-rata lama sekolah terpendek, yakni 6,82 tahun atau setingkat SD. Sebaliknya, pada kelompok pendapatan tertinggi atau kuintil 5 rata-rata 11,31 tahun atau hampir mampu menyelesaikan SMA.

Data tingkat pendidikan yang ditamatkan berdasarkan status ekonomi memperkuat hal itu. Jumlah terbanyak penduduk yang menamatkan perguruan tinggi di kuintil 5, yakni 24,95%. Sebaliknya, persentase penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah tertinggi di kuintil 1, yakni 7,86%. 

Faktor ekonomi sangat memengaruhi tingkat pendidikan penduduk. Apalagi semakin tinggi jenjang, biaya pendidikan memang semakin mahal.

Untuk tahun ajaran 2017/2018, rata-rata biaya pendidikan SD Rp 2,4 juta. Naik ke jenjang SMP, rata-ratanya menjadi Rp 4,2 juta. Lalu, rata-rata biaya SMA Rp 6,5 juta dan perguruan tinggi Rp 15,3 juta.

Sedangkan rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai yang merupakan pekerjaan utama masyarakat di Indonesia pada 2019 hanya Rp 2,91 juta per bulan. Nominal itu sangat pas-pasan untuk membiayai sekolah di jenjang SD, apalagi tingkat selanjutnya.

Di tengah kondisi tersebut, DPR dan pemerintah memasukkan pasal pendidikan di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), yang kemudian disahkan pada 5 Oktober lalu.  Dalam draf versi teranyar dengan 1.035 halaman dan telah dikonfirmasi Sekjen DPR keabsahannya, soal pendidikan berada di Pasal 65 yang berbunyi:

(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat diakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Definisi Perizinan Berusaha dalam Pasal 1 Omnibus Law Ciptaker adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegitannya. Konsekuensinya, lembaga pendidikan akan berstatus perusahaan dan komersil.

Hal tersebut menuai kritik. “Sama saja membolehkan pendidikan itu dijadikan sebagai komoditas perdagangan,” kata pemerhati pendidikan Tamansiswa, Damaningtyas pada 7 Oktober lalu, melansir CNNIndonesia.com.   

Sedangkan syarat pendirian lembaga pendidikan selama ini mengacu kepada Pasal 62 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU tersebut tidak mengatur perizinan berusaha. Tapi syaratnya meliputi jumlah dan kualifikasi pendidikan dan tenaga kependindikan, sarana dan prasaran pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

Peraturan lama memungkinkan lembaga pendidikan nirlaba bisa tetap berdiri dalam bentuk yayasan. Begitu juga bisa didirikan dan dijalankan oleh organisasi masyarakat, seperti halnya selama ini dilakukan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim pun menilai pasal di Omnibus Law Ciptaker bisa membuat biaya pendidikan lebih mahal. Dengan begitu, semakin banyak penduduk yang berpeluang tak mendapat akses pendidikan. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan pendidikan sebagai hak seluruh penduduk.

“Pendidikan yang dikomersialisasikan menjadi pintu masuk ketidakadilan,” katanya Rabu (7/10), mengutip Merdeka.com.

Terlebih, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian yang menyebabkan berkurangnya penghasilan masyarakat, khususnya di tingkat terbawah. Potensi penduduk miskin yang tak bisa mengakses pendidikan semakin besar. Ketimpangan pendidikan pun bisa semakin melebar. 

Sementara, pendidikan adalah salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Skor Indonesia pada 2019 adalah 71,92. Meningkat dari 2018 dan 2017 yang masing-masing 71,39 dan 70,82. Bukan tak mungkin angka ini akan menurun lagi jika pendidikan semakin susah diakses setelah pemberlakuan pasal pendidikan di Omnibus Law Ciptaker.Efek lebih luas dari menurunnya angka partisipasi pendidikan, adalah kepada masuknya investasi. Mengingat salah satu indikator dari ketertarikan investasi adalah kualitas sumber daya manusia. Sementara, sampai Februari 2020, BPS mencatat pekerja terbanyak hanya lulusan SD. Sehingga, pasal pendidikan justru kontraproduktif dengan niat awal pemerintah membuat Omnibus Law Ciptaker untuk meningkatkan investasi. Sudah semestinya DPR dan pemerintah menyepakati revisi ulang beleid ini dan mencabut pasal pendidikan. 

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi