Ketimpangan Ekonomi Indonesia Ada di Berbagai Sisi

Tren nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terus meningkat.  Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) mencatat PDB negeri ini atas harga konstan 2010 senilai Rp 8,16 ribu triliun pada 2013. Dengan kenaikan rata-rata tahunan 5%, angkanya menjadi Rp 10,95 ribu triliun pada 2019.

Peningkatan tersebut menunjukkan Indonesia semakin sejahtera secara ekonomi. Namun, kesejahteraan tersebut ternyata belum mampu dinikmati seluruh rakyat. Ketimpangan ekonomi yang dalam masih terjadi di negeri ini.

(Baca Juga: Potensi Bisnis Pesan-Antar Makanan Daring Makin Besar)

Ketika negeri jiran Malaysia mampu menurunkan angka koefisien gini dari 47,7 poin pada 1990-an menjadi 46,2 poin pada 2000-an, ketimpangan ekonomi di Indonesia justru makin dalam. Koefisien gini Indonesia meningkat dari 29,2 poin pada 1990-an menjadi 38,9 poin pada 2011. Menurut Bank Pembangunan Asia (ADB), ketimpangan sosial di Indonesia naik 1,4% per tahun.   

BPS pun mencatat rasio gini di Indonesia masih berfluktuasi dari tahun ke tahun meski cenderung menurun. Angkanya dapat meningkat sewaktu-waktu ketika Indonesia tak siap dengan guncangan, seperti pandemi Covid-19. Kondisi tersebut tak banyak berpengaruh bagi kalangan atas, namun amat terasa bagi kalangan bawah. Masyarakat miskin akan semakin terpuruk, sedangkan yang rentan dengan mudahnya jatuh ke dalam kemiskinan.

Masyarakat sudah menyadari ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.  Dalam Survei Persepsi yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), sebanyak 91,6% responden mengakui distribusi pendapatan tergolong “cukup tak setara” dan “tak setara sama sekali”. Respons ini konsisten di seluruh lintas kelompok, mulai dari gender, pendapatan, pendidikan, usia, dan lokasi (kota/desa).

Terkait perubahan pendapatan dalam lima tahun terakhir, persepsi masyarakat mencerminkan ketimpangan ekonomi di Indonesia masih dalam. Sebanyak 24% responden termiskin menilai pendapatannya jauh menurun. Sebaliknya, 56% responden dari golongan terkaya merasa pendapatannya makin meningkat.

(Baca Juga: Rapor Ekonomi AS di Tangan Presiden Demokrat vs Republik)

Lantas apa penyebab kesenjangan ekonomi masih terjadi di Indonesia?

Menurut Bank Dunia, ketimpangan ekonomi yang meningkat di Indonesia bukan karena memburuknya kondisi kemiskinan, namun melesatnya akumulasi kekayaan kelas atas. Antara 2003 dan 2010, konsumsi tahunan per orang dari 10% individu terkaya tumbuh hingga 6% setelah disesuaikan dengan inflasi. Tetapi konsumsi tahunan untuk 40% individu termiskin hanya tumbuh kurang dari 2%, seperti yang tertulis dalam laporan A Perceived Divide: How Indonesians Perceive Inequality and What They Want Done About It.

Bank Dunia juga menyebut ada empat faktor yang memperdalam ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pertama, ketimpangan peluang sejak lahir. Anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung memiliki masa depan kurang beruntung dibandingkan yang lahir dari keluarga kaya. Hal ini karena mereka tumbuh dalam ketidakadilan, sehingga mengurangi peluang untuk sejahtera. Dalam kondisi ini, sebagian ketimpangan terjadi lantaran faktor-faktor di luar kendali seseorang.

(Baca Juga: Batu Sandungan Pemulihan Ekonomi 2021 dari Program PEN)

Dalam surveinya, Bank Dunia mendapati dua faktor utama yang menurut masyarakat membuat seseorang menjadi kaya. Pertama, karena faktor eksternal seperti latar belakang keluarga, koneksi, dan keberuntungan. Sebanyak 45% responden yang menyatakannya.

Kedua, karena faktor internal seperti kerja keras. Sebanyak 46% masyarakat yang menyatakannya. Meski begitu ada 9% responden yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi kaya karena korupsi.  

Sementara, sebanyak 58% responden menilai kemiskinan terjadi lantaran beragam faktor

Bank Dunia juga mendapati  58% responden yang menganggap  kemiskinan terjadi karena beragam faktor eksternal.

(Baca Juga: Selamat Datang Era Bank Digital di Indonesia, Prospek & Tantangannya)

Faktor kedua adalah ketimpangan pasar kerja. Individu yang terperangkap dalam pekerjaan informal biasanya memiliki pemasukan yang rendah, sebab produktivitasnya rendah. Situasi ini menghambat mereka berkembang karena telah kalah dengan pekerja berketerampilan tinggi di bidang formal.

Konsentrasi atau pemusatan kekayaan di segelintir orang menjadi faktor ketiga. Hanya 1% rumah tangga terkaya di Indonesia mampu menguasai 50,3% kekayaan nasional. Posisi Indonesia tepat di bawah Rusia dan Thailand yang masih terjebak dalam persoalan ketimpangan sosial yang sama.

Faktor terakhir adalah masyarakat miskin cenderung tak siap menghadapi guncangan ekonomi. Biasanya kelompok ini akan paling terdampak ketika terjadi krisis ekonomi.

Sebagai contoh, pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis di Indonesia. Sehingga tak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Akibatnya kelompok miskin mengalami kesulitan pemasukan dan sulit berinvestasi untuk kesehatan dan pendidikan.

Bank Dunia merekomendasikan tiga kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah guna mempersempit ketimpangan ekonomi berdasarkan persepsi masyarakat. Kebijakan yang paling banyak didukung masyarakat adalah program perlindungan sosial. Program ini mendapat dukungan dari seluruh kelompok sosial.

(Baca Juga: Bagaimana Vaksin Bekerja?)

Selanjutnya adalah pembukaan lapangan kerja.  Bank Dunia menyebut  pekerjaan yang tercipta harus berkualitas baik, bersifat formal dengan upah dan keuntungan yang layak. Harapannya, masyarakat rentan dan miskin dapat menikmati pekerjaan tersebut. Mereka juga disokong dengan pendidikan gratis, kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan investasi infrastruktur.

Kebijakan terakhir dan tak kalah penting adalah pemberantasan korupsi. Pernyataan ini banyak disuarakan masyarakat berpendapatan dan berpendidikan tinggi. Hal ini bisa saja mengindikasikan kelompok tersebut lebih sering melihat atau mendengar korupsi skala besar. Tak hanya itu, bahkan secara personal terimbas praktik kolusi dan korupsi secara langsung.