Impor Beras Dinilai Sebagai Kegagalan Kementerian Pertanian
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya memutuskan membuka keran impor beras. Serikat Petani Indonesia (SPI) pun menagih janji kedaulatan pangan.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mengevaluasi kementerian yang gagal wujudkan kedaulatan pangan. “Tentu kami masih ingat janji Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan. Kita impor 500 ribu ton beras berarti kan gagal swasembada,” kata Henry dalam keterangan resmi, Jakarta (12/1).
Henry menyatakan, kenaikan harga beras tak hanya merugikan konsumen di perkotaan. “Petani padi sendiri juga adalah konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi,” ujarnya.
SPI menyatakan, kebijakan impor harus dilakukan secara hati-hati. Sebab, puncak panen raya akan berjalan pada bulan Maret dan April. Pantauannya, masa tanam yang dilakukan petani SPI di Lampung, Jawa Barat, dan Jawa Tengah baru memasuki masa tanam pada Desember 2017.
Senada dengan SPI, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, dibukanya impor 500 ribu beras ini membuktikan bahwa data yang selama ini dimiliki oleh pemerintah terkait produksi padi tidak kredibel.
"Ini bukti kegagalan Kementerian Pertanian dalam menjaga pasokan dan produksi beras di tingkat petani," kata Bhima.
Lebih jauh, ia juga menyoroti kegagalan koordinasi yang dilakukan antara lembaga pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara. Akibatnya, keputusan impor baru diambil saat berbulan-bulan harga beras tinggi. Sementara, stok Bulog kini sudah di bawah angka 1 juta ton karena terus-menerus melakukan operasi pasar sejak November 2017.
"Ada miskoordinasi juga di internal pemerintah antara Menteri Pertanian dan Bulog," ujar Bhima.
