Jokowi Minta Tunda Pembahasan RKUHP, Serius atau Pencitraan?

Jokowi juga harus melobi fraksi-fraksi di DPR agar pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP dapat dibahas ulang.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
22 September 2019, 21:03
Sejumlah demonstran melakukan aksi demo di depan gedung DPR MPR RI,  Jakarta Pusat (16/9). Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah keukeuh memasukkan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (
Ajeng Dinar Ulfiana|KATADATA
Sejumlah demonstran melakukan aksi demo di depan gedung DPR MPR RI,  Jakarta Pusat (16/9). Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah keukeuh memasukkan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus khawatir penundaan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanyalah pencitraan politik. Sebab, pemerintah tak punya peran dalam pembahasan RKUHP di tingkat II atau rapat paripurna.

Menurut Lucius, peran pemerintah hanya ada di tingkat I atau rapat kerja dengan DPR. Adapun, pembahasan di tingkat I sudah selesai pada Rabu (18/9) malam. Dalam pembahasan di tingkat I, pemerintah sudah sepakat dengan DPR untuk membawa RKUHP disahkan di rapat paripurna.

"Dia seolah-olah mencitrakan penolakan, tapi muncul saat tidak tepat. Karena faktanya sudah disetujui di Komisi III. Ini kan tinggal edit kata-kata saja. Substansinya sudah diterima semua," kata Lucius di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (22/9).

(Baca: Diminta Jokowi, DPR Pertimbangkan Tunda Pengesahan RUU KUHP)

Agar penundaan RKUHP tak sekadar wacana, Lucius menilai Jokowi harus melakukan pendekatan politik kepada DPR. Menurut Lucius, Jokowi punya peluang besar ketika melobi DPR.

Pasalnya, partai-partai pendukung Jokowi, yakni PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura merupakan mayoritas di DPR saat ini. "Dia punya partai-partai di DPR yang bisa menyatakan penolakan atau dukungan kepada Jokowi. Jadi ruang untuk melakukan apa yang dilakukan Jokowi sangat terbuka kalau konsisten," kata Lucius.

Sebelumnya, Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP pada Jumat (20/9). Jokowi meminta pembahasan RKUHP dialihkan kepada DPR periode 2019-2024 mendatang.

Penundaan RKUHP ini lantaran dirinya melihat masih ada pasal-pasal yang perlu ditinjau ulang dalam draf acuan hukum pidana terbaru itu. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh berbagai kalangan yang keberatan dengan RKUHP. “Kurang lebih 14 pasal,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat.

(Baca: YLBHI Duga Ada Barter Kepentingan dalam Penyusunan RKUHP)

Atas dasar itu, Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham) Yasonna Laoly menyampaikan sikap pemerintah ke Dewan. Dia pun memerintahkan Yasonna untuk menjaring masukan dari berbagai kalangan sebagai bahan penyempurnaan RKUHP.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Video Pilihan

Artikel Terkait