Menimbang Peluang Bank Salurkan Kredit Pemilikan Apartemen untuk Asing

Perbankan yang beroperasi di Indonesia belum memungkinkan untuk membiayai orang yang tidak berada di Indonesia.
Image title
26 Oktober 2020, 11:31
apartemen, asing, properti asing, asing miliki properti, asing punya properti, perbankan, kredit kepemilikan apartemen, apartemen asing, btn, bca, may bank, kpr, kpa, kredit properti
Adi Maulana Ibrahim|Katadata
Pembangunan tower apartment Meikarta Distrik 1 di Jl. Orange County Boulevard, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2020).

Seiring diberikannya izin warga negara asing (WNA) mempunyai hak milik atas apartemen atau rumah susun, ada potensi dan risiko yang membayangi industri perbankan dalam menyalurkan kredit pemilikan apartemen. Izin tersebut, tertuang dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

Direktur Utama Bank Maybank Indonesia Taswin Zakaria menyambut baik atuan agar bisa menyalurkan kredit pemilikan apartemen kepada WNA. Namun, ketentuan yang mengatur penyaluran kredit tersebut masih perlu diperjelas agar peluang bisnis ini bisa dimanfaatkan.

"Tentunya welcome WNA untuk bisa memanfaatkan pendanaan perbankan dalam negeri untuk kepemilikan properti di sini," katanya kepada Katadata.co.id, Jumat (23/10).

Taswin menambahkan ada sedikit tantangan yaitu terkait pengalaman. Menurut Taswin, selama ini tida ada penyaluran kredit pemilikan apartemen kepada asing karena peraturannya belum membolehkan asing memiliki properti di dalam negeri.

Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Pahala N Mansury mengaku tertarik untuk menggarap peluang menyalurkan kredit apartemen untuk WNA. Tapi, bank penyalur kredit kepemilikan properti pelat merah ini masih menunggu bagaimana mekanisme yang lebih jelas terkait dengan izin WNA memiliki properti di Indonesia.

Pahala menjelaskan bank yang beroperasi di Indonesia belum memungkinkan untuk membiayai orang yang tidak berada di Indonesia. "Kalau lihat aturan saat ini, (kredit apartemen ke asing) belum memungkinkan. Tapi kalau sudah memungkinkan, mungkin kami akan tertarik," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/10).

PENJUALAN APARTEMEN DI JAKARTA LESU
(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

 

Sementara, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja mengaku masih mau mempelajari lebih lanjut soal peluang bisnis tersebut. Alasannya, juga karena belum pernah menjajaki pembiayaan kepemilikan properti kepada warga negara asing.

Meski ada peluang bisnis menyalurkan kredit, Jahja menilai pasar asing yang ingin memiliki apartemen di Indonesia tidak besar, baik untuk dihuni maupun untuk investasi. "Menurut saya, pasarnya ada tapi tidak besar. Expatriat di Indonesia tidak banyak. Kalau mereka hanya temporary, mendingan sewa daripada beli," kata Jahja.

Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Okie Ardiastama mengatakan, perbankan perlu mempertimbangkan masalah kualitas kredit kepada warga negara asing. Saat ini, permasalahan di perbankan adalah pertumbuhan kredit dan kualitas kredit yang bisa berdampak pada kenaikan kredit seret alias non-performing loan (NPL).

Okie mengatakan, kebijakan soal kepemilikan apartemen oleh asing untuk dapat meningkatkan pertumbuhan kredit dan juga daya beli. "Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan perbankan tidak hanya terfokus pada pertumbuhan kredit namun juga perlu mempehitungkan kualitas kredit," katanya kepada Katadata.co.id, Jumat (23/10).

Peraturan soal penyaluran kredit apartemen kepada asing, dinilai bisa menjadi pemicu positif bagi pertumbuhan kredit. Menurutnya, perbankan perlu lebih cermat dalam melakukan distribusi kredit tersebut dengan menjalankan prosedur kredit dengan baik guna meminimalisasi risiko gagal bayar.

Tak hanya untuk industri perbankan, peluang bisnis juga dilirik oleh pengembang properti yang berharap peraturan itu bisa menggairahkan bisnis properti dalam negeri dan bersaing dengan negara Asia.

Corporate Secretary PT Intiland Tbk (DILD), Theresia Rustandi mengatakan peraturan kepemilikan properti oleh asing sudah ada sejak lama. Namun, hal ini sulit diterapkan salah satunya karena masalah sertifikat atas hak tanah yang kemudian di UU Cipta Kerja direlaksasi dengan hak guna bangunan (HGB).

"Perlu sinkronisasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Imigrasi dan Notaris supaya bisa jalan dengan baik," katanya kepada katadata.co.id, Jumat (9/10).

Theresia berharap relaksasi kepemilikan asing ini bisa menjadi penggerak perekonomian, khususnya industri properti. Sebab, Indonesia dinilai telah kehilangan banyak kesempatan, terlebih ketika pandemi Covid-19 merebak di dalam negeri.

"Banyak investor asing mencari properti di Asia. Mereka memilih investasi di Malaysia, Thailand dan Vietnam, sedangkan kita gigit jari," ujarnya.

Pemerintah mengizinkan warga negara asing (WNA) mempunyai hak milik atas properti berupa apartemen atau rumah susun. Izin diberikan dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR pada Senin (5/10) lalu.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 144 ayat (1) dalam UU Cipta Kerja. Dalam pasal itu dinyatakan, hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada lima golongan.

Kelimanya meliputi warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, serta perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di dalam negeri.

Selanjutnya, dalam Pasal 144 ayat (2) dinyatakan, pemerintah memperbolehkan hak milik rumah susun dialihkan dan dijaminkan. Sementara pada ayat (3), dinyatakan bahwa hak milik rumah susun dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dalam Pasal 143 dijelaskan bahwa hak milik tersebut merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan. Kepemilikan ini terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Video Pilihan

Artikel Terkait