Berita Terkini Bappenas - Kabar Terbaru Hari ini

Kemitraan membidik investasi hijau US$2 miliar atau sekitar Rp35,6 triliun.

Kemitraan Bappenas dan GGGI akan fokus pada pembangunan ekonomi hijau di empat bidang, yaitu perkotaan dan industri, energi, daratan dan lautan, serta investasi dan pasar.

Bappenas menilai kebijakan terhadap industri digital tidak bisa hanya berfokus pada platform teknologi semata. Pemerintah perlu melihat seluruh rantai nilai ekonomi digital.

Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pembangunan tidak boleh hanya terpusat di Jakarta dan wilayah barat Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 akan berfokus pada produktivitas, investasi, dan industrialisasi.

Banyak negara, termasuk Indonesia selama ini menghadapi tantangan dalam menjembatani dunia riset dan kebijakan.

Bappenas menyatakan risiko global yang terbesar sebelumnya disebabkan oleh perubahan iklim, tetapi saat ini bergeser ke risiko geoekonomi.

Pemerintah dan DPR pun sepakat agar Kementerian PU menggunakan anggaran dari pos lain untuk menggantikan dana taggap darurat untuk penanganan bencana Sumatra yang belum disetujui Bappenas.

Empat proyek geotermal PGE yang masuk dalam Blue Book Bappenas memiliki total investasi lebih dari US$ 1,09 miliar (Rp 18,1 triliun).

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menilai pengetatan impor garmen perlu untuk memperbaiki performa industri ritel nasional yang tertahan pertumbuhannya sekitar 6% tahun ini.

Dampak krisis iklim menghambat laju pembangunan nasional.

Bappenas mengatakan pemerintah menyiapkan instrumen pembiayaan inovatif seperti obligasi hijau, blended finance 2.0, serta insentif bagi sektor swasta untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

Bappenas menyatakan perlu komitmen dari semua pihak untuk menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengemukakan potensi filantropi di Indonesia senilai Rp600 triliun sebagai faktor penting untuk pembangunan berkelanjutan menurut Bappenas.

Bappenas hari ini lebih menyerupai think tank pemerintah dalam menyusun rencana teknokratis, tetapi tidak memiliki daya paksa dalam implementasi.