Berita BATU BARA Indonesia Terkini - Kabar Hari ini

Kenaikan harga batu bara akibat geopolitik justru menjadi ujian manajemen bagi perusahaan, karena tekanan biaya operasional yang meningkat lebih cepat menggerus marjin.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana untuk menaikkan harga patokan mineral (HPM) untuk komoditas nikel sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.

Pemerintah akan menggelar rapat pada Kamis (26/3) untuk memfinalisasi aturan baru bea keluar batu bara, meski sudah mengantongi angka yang telah disetujui Preside Prabowo Subianto.

Pemerintah Indonesia berencana mengoptimalkan penerimaan negara dengan mengkaji kenaikan pajak ekspor batu bara seiring tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Kementerian ESDM menargetkan seluruh RKAB perusahaan batu bara dan nikel untuk tahun ini disetujui paling lambat akhir Maret 2026, dengan menggenjot proses evaluasi bersama pelaku usaha.

Lembaga kajian energi EMBER mengungkapkan, catatan emisi metana dari tambang batu bara yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia lebih rendah 6-7 kali dibandingkan sejumlah hasil penelitian independen.

Emiten pertambangan kongsi Grup Bakrie–Salim PT Bumi Resources Tbk (BUMI) tengah menjajaki proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Kementerian ESDM mengeklaim telah menyetujui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 300 juta ton untuk komoditas batu bara.

Prospek dividen emiten batu bara masih menjadi daya tarik di tengah volatilitas harga komoditas global. Bagaimana potensi dividen saham Batu Bara AADI, UNTR, ITMG hingga PTBA

Dua emiten tambang batu bara, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dan PT Bayan Resources Tbk (BYAN), melaporkan kinerja keuangan 2025. Performa keuangan dua perusahaan itu menurun secara tahunan.

Perang Iran–AS dan Israel memicu lonjakan harga minyak yang membuka peluang bagi komoditas ekspor Indonesia, namun ketergantungan impor energi justru membuat tekanannya lebih besar.

Jajaran komisaris dan direksi perusahaan di sektor kelapa sawit, pertambangan, hingga teknologi informasi sepanjang periode 2019-2023 banyak diisi oleh pebisnis-politikus.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PLN melaporkan pembangkit listrik mana saja yang memiliki kebutuhan pasokan batu bara yang mendesak.

Sejauh ini, potensi penerimaan negara dari penegakan hukum lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan terkait mencapai Rp 5-6 triliun.

Standar operasional PLTU yang aman dan andal seharusnya memiliki stok batu bara untuk 25 hari operasi (HOP).