Berita Kominfo Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Berikut cara oknum pegawai Komdigi melindungi 1.000 situs judi online dan meraup miliaran rupiah. Ada calo supaya lulus tes dan rekayasa rekening.

Struktur organisasi Komdigi berubah dibandingkan sebelumnya bernama Kominfo. Ada ditjen khusus yang menangani judi online?

Eks Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjawab 'tahu' saat ditanya kenal atau tidak para pegawai Komdigi yang terlibat judi online.

Pegawai Komdigi atau Kominfo berinisial AK yang terlibat kasus judi online tidak lulus tes untuk masuk tim khusus yang bertugas memblokir situs negatif.

Eks Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyatakan siap mengikuti proses penyelidikan judi online oleh kepolisian. Ia juga mengenal para pegawai Komdigi yang melindungi bandar judol.

Menteri Komdigi Meutya Hafid mengubah struktur direktorat. Ada ditjen khusus yang mengawasi ruang digital, termasuk media sosial.

Polisi menangkap 12 pegawai Komdigi yang melindungi 1.000 situs web judi online.

Sebanyak 19 perusahaan Australia akan segera berinvestasi terkait teknologi dan digital di Indonesia.

Kominfo berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital di bawah Kabinet Merah Putih. Singkatan kementerian menjadi Komdigi.

GoPay berkolaborasi dengan Rhoma Irama untuk meluncurkan kanal aduan dan edukasi dalam rangka memberantas judi online, mendorong ekosistem keuangan digital yang aman.

Meutya Hafid disebut-sebut bakal menjadi Menteri Kominfo di kabinet Prabowo - Gibran. Berikut tugas Menkominfo merujuk dari program Presiden dan Wakil Presiden Terpilih.

Berikut profil politikus Golkar Meutya Hafid yang disebut akan gantika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Kominfo era pemerintahan Prabowo - Gibran.

Kominfo mengkaji aturan terkait verifikasi simcard atau nomor HP berbasis biometrik seperti sidik jari, retina mata atau pengenalan wajah. Sudah ada tiga operator seluler yang menguji coba.

Aplikasi Temu masih diunduh di App Store dan Google Play Store. Kominfo menyatakan traffic platform ini di Indonesia masih rendah, dan berpotensi diblokir karena belum terdaftar PSE.

Berikut daftar tugas dan wewenang Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang akan terbit pada 17 Oktober.