MK: Berita Mahkamah Konstitusi RI Terkini - MKRI Hari ini

MK perintahkan revisi Ambang Batas Parlemen 4% sebelum Pemilu 2029, sementara partai politik berwacana menaikkannya menjadi 5% untuk sederhanakan sistem kepartaian.

Pasca gempa Flores, Putusan MK ubah aturan penetapan status Bencana Nasional menjadi lebih fleksibel, percepat respons dan alokasi sumber daya penanggulangan.

MK mengeluarkan dua putusan kunci terkait UU Minerba, menegaskan pemberian WIUP harus objektif dan transparan serta mendahulukan pasok dalam negeri untuk hilirisasi.

MK mengabulkan sebagian permohonan tentang program MBG, sehingga mulai tahun 2028 anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Putusan MK melarang kuota internet hangus. Lalu, bagaimana Telkomsel, Indosat, dan XLSmart mengantisipasi hal ini?

Analis menilai putusan MK yang melarang kuota internet hangus tak mengubah fondasi bisnis operator. Tantangan utama kini ada pada strategi paket dan tarif.

Mahkamah Konstitusi melarang operator menghanguskan kuota internet sepihak. DPR meminta operator menyesuaikan layanan tanpa membebankan biaya tambahan kepada pelanggan.

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang pengucapan putusan ataupun ketetapan atas 23 permohonan uji materi pada Kamis (16/7).

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima uji materi terhadap klausul minyak dan gas bumi yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Sistem Ambang Batas Parlemen 4% pada Pemilu 2024 membuat 17,3 juta suara sah gugur, memicu wacana revisi UU dan kekhawatiran atas usulan penaikan batas.

Mahkamah Konstitusi menegaskan hanya BPK yang berwenang mengaudit dan menetapkan besaran kerugian keuangan negara dalam berbagai perkara.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengaudit dan menetapkan kerugian negara.

MK menyatakan pensiun seumur hidup anggota DPR inkonstitusional karena dinilai tidak adil dan membebani keuangan negara, serta memerintahkan pembuatan regulasi baru dalam dua tahun.

Pers kerap disebut sebagai pilar demokrasi. Namun pilar hanya bermakna jika dirawat dan dilindungi. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menyediakan payung konstitusi.

Tanpa pengawas independen, akuntabilitas hanya menjadi slogan administratif, dan profesionalisme ASN berubah menjadi formalitas birokratis tanpa jiwa.