PNS: Berita dan Info PNS Terbaru - Pegawai Negeri Sipil

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah mendorong pemangkasan lanjutan perjalanan dinas kepala daerah sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi BBM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan Rp 55 triliun untuk THR ASN,TNI, dan Polri, termasuk CPNS dan pensiunan.

THR PNS

Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpotensi dirumahkan, terdampak kebijakan pembatasan belanja pegawai.

Purbaya memastikan THR PNS akan mendorong ekonomi kuartal I 2026.

Pemerintah menyiapkan THR bagi ASN, prajurit TNI, serta anggota Polri sebesar Rp 55 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan pada awal Ramadan.

Berikut ini cara lapor SPT Tahunan untuk PNS, TNI, dan Polri melalui Coretax DJP. Simak langkah dan syaratnya agar tidak salah langkah.

Kenaikan gaji PNS 2026 bergantung pada evaluasi kinerja keuangan kuartal I, dan pemerintah masih menunggu arah ekonomi, serta realisasi fiskal.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan pemindahan instansi pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum terlaksana.

Kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang semula enam kali dalam satu tahun kini menjadi 12 kali.

Berikut ini informasi lengkap mengenai apakah PPPK bisa jadi PNS lengkap dengan mekanisme dan persyaratannya yang penting diketahui.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengusulkan gaji ASN ditanggung pemerintah pusat alias pempus. Berikut jawaban Menkeu Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung wacana kenaikan gaji aparatur sipil negara atau ASN tahun depan dalam pidato RAPBN 2026. Benarkah gaji PNS tak naik tahun depan?

Kenaikan gaji PNS tidak dibahas oleh Presiden Prabowo dalam pidato Nota Keuangan karena menunggu kebutuhan masing-masing kementerian dan pemerintah daerah

Pemerintah Indonesia menyiapkan insentif listrik sebesar Rp 144 juta untuk mendukung pemulihan usaha mikro selama pandemi, dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi para pelaku usaha.