PNS: Berita dan Info PNS Terbaru - Pegawai Negeri Sipil

Presiden Jokowi tidak ingin memaksakan kepindahan ASN ke IKN. Sebab sebelumnya, rencana pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan pada September 2024.

TASPEN meraih lima penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2024.

Ahli siber memverifikasi dugaan data ASN, termasuk PNS yang dijual di forum jual beli data. Hasilnya, data yang disebar ini valid.

Kemenkeu menjelaskan perlambatan pertumbuhan belanja pemerintah hanya 1,42% di kuartal II 2024, dipengaruhi oleh pembayaran gaji ke-13 ASN dan THR di kuartal I 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan rencana kenaikan gaji PNS akan diumumkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPANRB membuka pendaftaran CPNS 2024. Apa saja ketentuan yang baru?

Dalam dokumen KEM-PPKF 2025, reformasi gaji dan pensiun ASN masih menjadi agenda yang perlu diselesaikan. Sebab, skema pensiun PNS melalui pay as you go berpotensi menyebabkan risiko fiskal.

Kementerian Keuangan mengkonfirmasi adanya kabar soal potensi gaji pegawai negeri sipil (PNS) naik pada 2025. Apa saja komponen kenaikan yang disiapkan pemerintah?

Ekonom menilai skema gaji tunggal bagi ASN termasuk untuk pegawai negeri sipil atau PNS belum tentu efektif menghemat anggaran.

Kemenkeu mengungkapkan bahwa penyesuaian gaji PNS bisa melalui banyak skema. Karena hal ini berkaitan dengan kenaikan gaji pokok, penyesuaian perbaikan tunjangan kinerja, atau insentif lain.

Kemenkeu mengungkapkan bahwa penyesuaian gaji PNS bisa melalui banyak skema. Karena ini berkaitan dengan kenaikan gaji pokok, tunjangan kinerja dan insentif lain.

Menko Airlangga memastikan adanya kenaikan gaji bagi para PNS. Namun dia belum bisa mengungkapkan secara rinci terkait kapan dan persentase kenaikannya.

Ketua Satgas Judi Online, Hadi Tjahjanto menemukan 164 penjudi online yang berasal dari profesi wartawan dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,47 miliar.

Perjalanan dinas PNS mendapat sorotan dari BPK, karena ditemukan adanya penyimpangan. Berikut ini ulasan mengenai aturan terkait dengan perjalanan dinas untuk pegawai negeri sipil.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan penyimpangan belanja perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2023 sebesar Rp39,26 miliar pada 46 Kementerian/Lembaga Negara.