Defisit APBN hingga kuartal I-2026 membengkak jadi Rp 240,1 triliun didorong kebijakan menahan harga BBM subsidi, namun pemerintah tegaskan tidak akan menaikkan pajak baru.
Pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil atau yeild surat utang, dan pelebaran defisit fiskal menjadi tiga risiko besar yang kini membayangi ekonomi Indonesia.
Defisit APBN akan terjadi apabila konflik di Timur Tengah berlangsung selama 3-5 bulan. Defisit anggaran diperkirakan akan bertambah sekitar 51,5 triliun, sehingga defisit menjadi 2,88% dari 2,68%.
Pemerintah melaporkan defisit APBN sebesar 135 triliun rupiah atau sekitar 0,53% dari GDP setelah dua bulan berjalan, dengan pendapatan negara hanya 358 triliun rupiah dan belanja mencapai 493 triliun
Pemerintah melaporkan defisit APBN sebesar 135 triliun rupiah atau sekitar 0,53% dari GDP setelah dua bulan berjalan, dengan pendapatan negara hanya 358 triliun rupiah dan belanja mencapai 493 triliun
Pemerintah, lewat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dengan menggenjot efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga.
Presiden Prabowo Subianto memastikan akan memangkas anggaran program MBG di tengah risiko membengkaknya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat lonjakan harga minyak.
Pengalaman menunjukkan bahwa harga energi biasanya akan mencari titik keseimbangan baru setelah lonjakan awal. Sedangkan masih ada ruang lebar penghematan APBN.
Direktur Kebijakan dan Program di Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, mengatakan pelebaran defisit APBN di atas 3% PDB menjadi kemungkinan yang sulit dihindari.
Eskalasi perang di Timur Tengah dorong harga minyak dan ancam stabilitas fiskal Indonesia dengan potensi defisit APBN melampaui batas aman 3% dari PDB.