Kebijakan sangat krusial Sri Mulyani di awal Covid-19 yaitu membongkar undang-undang keuangan negara. Langkah untuk memastikan dana penanganan pandemi yang sangat besar tersedia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan belanja pemerintah akan difokuskan untuk agenda prioritas nasional pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga defisit anggaran lebih kecil.
Pendapatan negara sepanjang tahun lalu naik 30,6% dibandingkan 2021 dan melampaui target APBN 2023. Kinerja pendapatan negara yang moncer membuat defisit APBN jauh lebih rendah dari target.
Presiden Joko Widodo memastikan defisit APBN tahun ini hanya mencapai 2,49% terhadap PDB, jauh di bawah target tahun ini 4,5% terhadap PDB dan sudah kembali sesuai dengan UU Keuangan Negara.
Pemerintah ingin memberikan subsidi motor listrik di tengah tekanan defisit APBN di 2023. Perlu kebijakan anggaran yang baik agar rencana subsidi tidak membebani keuangan negara.
Kementerian Keuangan mencatat belanja negara hingga Oktober 2022 mencapai Rp 2.351,1 triliun, lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara Rp 2.181,6 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kinerja defisit APBN pada tahun ini yang rendah menjadi modal menuju normalisasi anggaran pada tahun depan di situasi sulit ekonomi dunia.
Bappenas menghitung kenaikan harga minyak akan memperlebar defisit APBN hingga mencapai Rp 400 triliun meski terjadi windfall atau efek durian runtuh pada penerimaan.