Berita Kemenko Perekonomian Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menghadapi tarif baru 32% yang akan diberlakukan oleh Donald Trump terhadap barang Indonesia mulai Agustus 2025, Menko Airlangga Hartarto akan ke AS untuk negosiasi.

Indonesia berencana memperbesar impor komoditas energi dan agrikultur dari AS dengan nilai lebih dari US$ 34 miliar, sebagai upaya menutup defisit perdagangan dan negoisasi tarif dengan AS.

Pemerintah merencanakan diskon listrik dan tarif tol sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi kuartal II 2025 yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5%.

Pemerintah merencanakan paket insentif ekonomi terbaru di Q2 2025, meliputi bantuan subsidi upah yang tidak lebih dari Rp 600 ribu untuk pekerja berpenghasilan kurang dari Rp 3,5 juta dan guru honorer

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan CEO Eramet membahas investasi tambang nikel untuk produksi baterai EV di Indonesia.

Kementerian Perekonomian menyebut Emirates Global Aluminium bakal membangun pembangkit nuklir, tetapi segera dibantah oleh perusahaan.

Kemendag setuju dengan rencana relaksasi ekspor konsentrat tembaga untuk PT Freeport Indonesia hingga Desember 2025 demi mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial negara.

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada dipangkas hingga 52,5% dari alokasi Rp 459,76 miliar pada 2025.

Pemerintah Indonesia tengah mempercepat evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk PSN Ecowisata Tropical Coastland, untuk memastikan pencapaian target pembangunan.

Pemerintah revisi aturan DHE SDA, memastikan eksportir simpan devisa hasil ekspor 100% di Indonesia selama satu tahun tanpa mengganggu biaya operasional.

Pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan PPN menjadi 12% hanya untuk barang mewah mulai 1 Januari 2025, sementara kebutuhan pokok tetap bebas dari tarif baru ini.

Pemerintah Indonesia mengumumkan penghapusan PPh Pasal 21 untuk pekerja sektor padat karya dengan gaji Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta, sebagai respons terhadap kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025.

Pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khusus untuk barang mewah, efektif mulai 1 Januari 2025, sebagaimana disetujui dalam UU HPP.

Pemerintah menyampaikan penetapan PPN 12% pada barang mewah akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), tanpa memerlukan amendemen Undang-Undang.

Menko Airlangga mengajukan tambahan anggaran Rp 64,2 miliar untuk merekrut 428 ASN baru di bawah Kemenko Perekonomian tahun 2025.