Berita BPJS Ketenagakerjaan Terkini - Kabar Tenaga Kerja Hari ini

Survei Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan 67% perusahaan tidak berencana melakukan rekrutmen karyawan baru dalam waktu dekat dan masih menahan ekspansi.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan pelanggaran perusahaan dalam pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pegawainya sudah harus mulai dipertimbangkan sebagai pelanggaran pidana.

Analisis ironi pertumbuhan industri dan investasi Indonesia yang tinggi namun tidak diikuti oleh penciptaan peluang kerja yang masif seperti era sebelumnya.

Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan serikat pekerja ke Istana Merdeka Jakarta pada Senin (1/9). Ia menjanjikan percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dan RUU Perampasan Aset.

Rupiah mengalami penguatan signifikan menjadi Rp 16.372 per dolar AS hari ini, didorong oleh pelemahan dolar AS setelah rilis data NFP yang tidak sesuai ekspektasi.

Prasasti menyebut pemerintah harus meningkatkan investasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal dan menaikkan kualitas pekerjaan di Indonesia.

Mato adalah sistem pembagian laba berdasarkan skor kontribusi kerja yang diterapkan secara turun-temurun oleh perantau Minangkabau.

Presiden Donald Trump menuntut The Fed untuk memotong suku bunga acuan AS sebesar 1 poin persentase untuk memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Kemenaker berencana secara resmi menerbitkan aturan larangan batas usia dalam penyerapan tenaga kerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengeluarkan Surat Edaran melarang pemberi kerja untuk menahan dokumen pribadi tenaga kerjanya, seperti ijazah, sertifikat kompetensi, paspor, dan akta kelahiran.

Sekitar 700 pengemudi taksi online dan ojol akan berdemo di depan kantor Kemenaker hari ini (17/2). Kementerian berencana mengimbau Gojek hingga Grab memberikan THR.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan selesai merevisi Permendag terkait industri tekstil yang telah menyebabkan PHK massal dan bertujuan memperbaiki dampak negatifnya pada ketenagakerjaan.

Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dipicu oleh uji materi UU Cipta Kerja, ditargetkan selesai pada tahun ini dengan dukungan penuh dari Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR.

Airlangga mengatakan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli akan mempersiapkan regulasi ketenagakerjaan baru.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan perlu ada aturan baru lantaran sektor tersebut saat ini diatur oleh dua aturan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.