Berita mafia tanah Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Presiden Jokowi meminta agar enteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto untuk menyelesaikan proses sertfikasi tanah.

Hengki menjelaskan modus operandi yang dilakukan mafia tanah tergolong baru dan menimbulkan banyak korban

Presiden Jokowi mengangkat dua menteri dan tiga wakil menteri dalam reshuffle kedua di masa pemerintahannya yang terakhir.

Menteri dan Wakil Menteri ATR juga diberikan tugas untuk menyediakan lahan IKN serta menerbitkan sertifikat lahan.

Presiden Joko Widodo melantik mantan Panglima TNI, Hadi Tjahjanto, sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6).

Sebanyak delapan tersangka merupakan pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), satu orang pensiunan BPN, dan satu orang lainnya dari pihak swasta.

Kementerian ATR BPN mengimbau agar pihak pengadilan berhati-hati dalam menangani gugatan pertanahan.

Informasi pertanahan yang tertutup dinilai jadi faktor yang menyuburkan praktik mafia tanah.

Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Papua Nugini (PNG) dan Kepulauan Solomon Andriana Supandy melaporkan modus pemalsuan identitas orang tuanya dalam kasus pertanahan.

Dari 24 ribu aset negara berupa bidang tanah, ebanyak 29 ribu yang belum memperoleh sertifikat.

Nirina Zubir menggugat mantan asisten rumah tangga ibunya yang disebut menguasai enam bidang tanah senilai Rp 17 miliar.

Satgas Anti Mafia Tanah menegaskan sudah memproses 61 tersangka dari 69 kasus yang diselidiki.

Ketua Panja Mafia Tanah sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengkritik keras Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Ia bahkan mendesak Sofyan mundur dari jabatannya.

Kementerian ATR/BPN telah menghukum 125 pegawainya yang terlibat dalam kasus mafia tanah.