MINERBA: Berita Minerba Terkini - Data Minerba Hari ini

Menteri Bahlil mengumumkan penyesuaian tarif royalti untuk emas dan nikel yang kini naik hingga 3% dalam upaya meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak dari sektor minerba.

Menunggu aturan Peraturan Pemerintah yang mendukung, UKM akan segera bisa mengelola bisnis tambang berkat peluang yang dibuka oleh UU Minerba.

Asosiasi Pertambangan Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif royalti minerba untuk enam komoditas mineral, mengingat dampak potensial terhadap pelaku usaha dan investasi.

Kementerian ESDM mengusulkan kenaikan tarif royalti untuk sektor mineral dan batu bara sebagai upaya memastikan keuntungan lebih adil antara perusahaan dan negara.

Harga batu bara acuan dengan kalori tertinggi pada Februari 2025 naik 0,19% menjadi US$ 124,24 per ton.

Pemberian izin relaksasi ekspor ini Freeport tidak diputuskan oleh Kementerian ESDM. Sebab, pembahasannya melalui rapat koordinasi bersama kmenterian koordinator dan rapat terbatas bersama Presiden.

UU Minerba baru telah disahkan oleh DPR kemarin. Beberapa poin menjadi substansi penting perubahannya, termasuk soal perguruan tinggi hanya akan menjadi penerima manfaat.

Pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan yang tumpang tindih dan mengembalikan wilayah tambang ke negara sebagai bagian dari revisi UU tentang Mineral dan Batu Bara.

PT Freeport Indonesia menanti persetujuan perpanjangan relaksasi ekspor konsentrat tembaga hingga 1,3 juta ton sampai 2025.

DPR dan pemerintah menyetujui Revisi UU Minerba yang akan dibawa ke Rapat Paripurna, mencakup perbaikan pasal dan peningkatan tanggung jawab sosial serta lingkungan.

Berdasarkan rencana perbaikan smelter Freeport, perkiraan ramp-up (peningkatan) operasi dapat dimulai pada akhir semester pertama 2025.

Selain kontrak jangka panjang dari Eropa, Bahlil juga membahas tentang terpilihnya Presiden AS Donald Trump juga berpengaruh ke sektor batu bara.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyebut, hal ini merupakan target DPR yang telah disusun sesuai jadwal pembahasan.

Nilai investasi hilirisasi sektor mineral, batu bara, minyak, dan gas mencapai US$ 566,7 miliar atau sekitar Rp 9.067 triliun.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendukung Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara meski belum membaca seluruh draf RUU ini.