POJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merancang aturan baru mengenai konglomerasi keuangan di Tanah Air. Salah satu yang akan direvisi mengenai adanya batasan kriteria konglomerasi.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. Aturan ini memuat empat topik ketentuan utama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan maupun perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka serta laporan aktivitas menjaminkan saham.

Pegadaian masih menunggu aturan resmi dari OJK untuk mendirikan bank emas di Indonesia. Saat ini, OJK masih meminta masukan publik terkait pendirian bank tersebut.

Rencana pemangkasan 600 BPR akan mendorong efisiensi karena jumlahnya terlalu banyak. Hal ini sekaligus memudahkan OJK dalam pengawasan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan terbaru mengenai penerapan tata kelola bank umum. Salah satu pokok aturan ini adalah mengenai pembagian dividen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/2023. Baleid yang diterbitkan yaitu tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan atau POJK Penyidikan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan hingga saat ini, delapan perusahaan pembiayaan belum memenuhi ketentuan ekuitas atau modal minimal Rp 100 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan kinerja pelaku industri dan menjaga stabilitas Pasar Modal. Bagaimana ketentuan yang diatur dalam POJK baru?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur kembali pembagian dividen perbankan. Pengaturan ini berkaitan dengan rasio pembagian dividen dari laba sejumlah bank dengan nilai jumbo.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai pemisahan atau spin off Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan penjaminan melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023.