Advertisement
Logo Katadata
31 Desember 2025
  • Berita
    • Nasional
    • Industri
    • Internasional
    • Energi
  • Finansial
    • Makro
    • Keuangan
    • Bursa
    • Korporasi
  • Digital
    • E-Commerce
    • Fintech
    • Startup
    • Gadget
    • Teknologi
  • Ekonopedia
    • Sejarah Ekonomi
    • Profil
    • Istilah Ekonomi
  • Ekonomi Hijau
    • Energi Baru
    • Ekonomi Sirkular
    • Investasi Hijau
  • Jurnalisme Data
    • Infografik
    • Analisis
    • Cek Data
  • In-Depth & Opini
    • Telaah
    • Opini
    • Wawancara
    • Laporan Khusus
  • Otomotif
  • Video
    • News
    • Wawancara
    • Katalogue
    • Foto
  • Podcast
    • Off The Script
    • Flash Week
    • Dapur Katadata
  • Info
Skip to main content
  • Berita
    • Nasional
    • Industri
    • Internasional
    • Energi
  • Finansial
    • Makro
    • Keuangan
    • Bursa
    • Korporasi
  • Digital
    • E-Commerce
    • Fintech
    • Startup
    • Gadget
    • Teknologi
  • Ekonopedia
    • Sejarah Ekonomi
    • Profil
    • Istilah Ekonomi
  • Ekonomi Hijau
    • Energi Baru
    • Ekonomi Sirkular
    • Investasi Hijau
  • Jurnalisme Data
    • Infografik
    • Analisis
    • Cek Data
  • In-Depth & Opini
    • Telaah
    • Opini
    • Wawancara
    • Laporan Khusus
  • Video
    • News
    • Wawancara
    • Katalogue
    • Foto
  • Podcast
    • Off The Script
    • Flash Week
    • Dapur Katadata
  • Otomotif
  • Info
  • Indeks

  • Databoks
  • Katadata Green
  • Insight Center
  • Event

  • Tentang Katadata
  • Pedoman Media Siber
  • Advertising
  • Karier
  • Hubungi Kami

  • ©2025 Katadata. Hak cipta dilindungi Undang-undang.
    Kebijakan Privasi
    |
    Disclaimer

RUU DKJ

Icon kanal
RUU DKJ
  • Semua

  • Artikel

  • Infografik

Deklarasi kemenangan Pilgub DKI Jakarta Pramono-Rano
ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU

Top News: Pramono - Rano Menang Pilkada Jakarta dan Prabowo Teken UU DKJ

DPR sahkan UU tentang Desa dan RUU DKJ
ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

Formappi Kritik Kinerja DPR, Hanya Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas

AKTIVITAS WARGA JAKARTA HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
ANTARA FOTO/Reno Esnir/nym.

8,3 Juta Warga Jakarta Harus Ubah KTP Usai Aturan Resmi IKN

Jakarta beralih status dari ibu kota menjadi DKJ

Jokowi Teken Pengesahan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi Ibu Kota Negara?

HBKB Jakarta ditiadakan saat libur Lebaran

UU DKJ Berlaku Jakarta Tak Lagi Ibu Kota, Berubah Jadi Kota Global

INFOGRAFIK: Ekspansi Jakarta Menjadi Kawasan Aglomerasi

INFOGRAFIK: Ekspansi Jakarta Menjadi Kawasan Aglomerasi

Kejagung tetapkan Harvey Moeis sebagai tersangka korupsi PT Timah, Rabu (27/3)

Top News: Kasus Dugaan Korupsi Harvey Moeis, 10 Poin RUU DKJ

FRAKSI PKS TOLAK KENAIKAN BBM

PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ, Minta Jakarta jadi Ibu Kota Legislatif

Nasional • 28 Maret 2024, 14.42
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai yang menolak pengesahan RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang. Apa yang menjadi pertimbangan?
Rapat paripurna HUT DPR RI

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta jadi Undang-Undang, Apa poinnya?

Nasional • 28 Maret 2024, 13.12
Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna yang digelar Kamis (28/3). Apa saja poin disepakati?
Pawai merayakan HUT DKI Jakarta

10 Poin RUU DKJ yang Disepakati DPR Disahkan di Sidang Paripurna

Nasional • 28 Maret 2024, 08.03
DPR mengagendakan pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Daerah Khusus Jakarta di sidang paripurna hari ini. Apa saja poin-poin yang disepakati untuk disahkan di paripurna hari ini?
Rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR

DPR Gelar Paripurna Sahkan RUU DKJ Hari Ini, Putuskan Nasib Jakarta

Nasional • 28 Maret 2024, 06.08
DPR menggelar sidang paripurna penutupan masa sidang IV Tahun Sidang 2023-2024 hari ini.. Dalam sidang tersebut DPR akan mengambil putusan tentang RUU DKJ yang menentukan nasib Jakarta. Apa poinnya?
Raker RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta

DPR Bantah Pengesahan RUU DKJ Buru-buru, Target Ketok Palu 4 April

Nasional • 25 Maret 2024, 19.35
Anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR, Herman Khaeron menyebut pengesahan UU DKJ sudah terlambat dari perencanaan dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara alias UU IKN.

Artikel terpopuler

  1. Belum Setahun IPO, Emiten Prajogo (CDIA) Tebar Dividen Rp 167,67 Miliar

  2. Aksi Baru Emiten Prajogo (CDIA) Kantongi Pinjaman Jumbo Rp 3,34 Triliun

  3. Pundi Kekayaan Suami Puan Maharani dari Lonjakan Saham RAJA, RATU, BUVA dan MINA

  4. Dana Syariah Indonesia Disebut Hanya Bisa Bayar Lender Rp 450 M dari Rp 1,47 T

  5. Pejuang 1 Lot Saham Abadi Lestari Untung 950% Usai RLCO Catatkan ARA 12 Kali

Logo Katadata Trustworthy News
Katadata Apps on Apple Appstore Katadata Apps on Google Playstore
  • Berita
  • Nasional
  • Industri
  • Internasional
  • Energi
  • Finansial
  • Makro
  • Keuangan
  • Bursa
  • Korporasi
  • Digital
  • E-Commerce
  • Fintech
  • Startup
  • Gadget
  • Teknologi
  • Ekonopedia
  • Sejarah Ekonomi
  • Profil
  • Istilah Ekonomi
  • Ekonomi Hijau
  • Energi Baru
  • Ekonomi Sirkular
  • Investasi Hijau
  • Jurnalisme Data
  • Infografik
  • Analisis
  • Cek Data
  • In-Depth & Opini
  • Telaah
  • Opini
  • Wawancara
  • Laporan Khusus
  • Video
  • News
  • Wawancara
  • Katalogue
  • Foto
  • Podcast
  • Info
  • Indeks
  • Insight Center
  • Databoks
  • Event
  • KatadataOto

Langganan Newsletter

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
! Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silakan mengisi alamat email
Silakan mengisi alamat email dengan benar
Error recaptcha, silakan coba lagi
Silahkan mengisi captcha
Selamat, Registrasi Anda berhasil, silahkan cek Email Anda untuk Aktivasi

Ikuti Kami

  • Tentang Katadata
  • Advertising
  • Karier
  • Pedoman Media Siber
  • Kebijakan Privasi
  • Disclaimer
  • Hubungi Kami
©2025 Katadata. Hak cipta dilindungi Undang-undang.