Berita Subsidi Listrik Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Cina merupakan negara dengan subsidi BBM dan subsidi energi terbesar di dunia pada 2022, mencapai US$ 2,2 triliun atau lebih dari Rp 35 kuadriliun dengan kurs yang berlaku saat ini.

Kementerian ESDM menemukan pelanggan listrik subsidi daya 450 volt ampere (VA) paling banyak melakukan pelanggaran dalam penggunaan listrik. Hal ini berdampak pada subsidi yang tak tepat sasaran.

Subsidi bus listrik ditunda dari rencana 20 Maret menjadi 1 April, karena belum ada yang memiliki TKDN di atas 40%.

Pemerintah resmi akan memberikan bantuan atau subsidi kendaraan listrik berlaku mulai 20 Maret 2023. Bantuan tersebut diberikan bukan hanya untuk motor dan mobil listrik, tetapi juga untuk bus listrik

Kementerian BUMN mengusulkan penggunaan data pelanggan subsidi listrik PLN untuk memperluas cakupan verifikasi data penerima subsidi elpiji 3kg.

Pemerintah tengah berupaya agar penyaluran subsidi energi di sektor BBM, listrik, hingga elpiji 3 kg dapat tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Realisasi pembayaran kompensasi dan subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik sudah mencapai 59,6% dari pagu.

Pembayaran kompensasi BBM dan listrik sebesar Rp 163 triliun kepada Pertamina dan PLN masih sesuai dengan perkiraan pemerintah sehingga tidak membuat APBN defisit.

PLN akan menambah daya listrik penerima kompor induksi, dari 450 VA menjadi 3.500 VA, dan 900 VA menjadi 4.400 VA. Pemerintah diharapkan tetap memberi subsidi tarif listrik.

Pemerintah menegaskan belum ada rencana penghapusan golongan pelanggan listrik 450 VA yang dialihkan menjadi 900 VA. Saat ini ESDM fokus memperbarui data penerima subsidi listrik.

Ada sejumlah penghematan yang dapat dinikmati masyarakat jika beralih menggunakan kompor induksi listrik dari sebelumnya kompor elpiji atau LPG 3 kg. Pemerintah juga bisa menghemat subsidi energi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan realisasi subsidi listrik hingga akhir tahun ini mencapai Rp 131,02 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu mengatakan akan ada beban kompensasi jika pemerintah tidak menyesuaikan tarif listrik non subsidi.

Kenaikan tarif listrik bagi pelanggan mampu harus diikuti dengan pengawasan agar konsumen tidak memecah daya listrik terutama di indekos dan rumah sewa.

Pemerintah bersama badan anggaran DPR memutuskan kompensasi yang akan dibayarkan kepada PLN tahun ini sebesar Rp 41 triliun.