Utak Atik Kebijakan Subsidi Energi, Mulai BBM, Listrik hingga LPG 3 kg
Pemerintah tengah berupaya untuk menyalurkan subsidi energi lebih tepat sasaran. Hal ini seiring terus membengkaknya anggaran subsidi seiring peningkatan konsumsi energi di tengah kenaikan harga komoditas energi dunia seperti minyak, gas, hingga batu bara.
Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, subsidi, terutama subsidi energi, masih bersifat regresif atau lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang tidak layak menerima.
Sebanyak 52,76% alokasi subsidi energi (LPG, listrik, solar) dinikmati oleh 40% golongan masyarakat terkaya, sedangkan hanya 27,75% yang dinikmati 40% golongan masyarakat termiskin.
Menurut dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023 yang dirilis Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, ada beberapa kendala pada pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode 2017-2021.
Kendala tersebut yaitu rendahnya tingkat validitas data penerima subsidi, masih terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima subsidi, fluktuasi harga minyak Indonesia (ICP) sebagai harga acuan BBM dan LPG, serta fluktuasi nilai tukar rupiah.
Selain itu, pemerintah masih menghadapi beban risiko fiskal berupa pembayaran kompensasi kepada badan usaha akibat tidak diterapkannya kebijakan penyesuaian harga/tariff adjustment.
“Kendala tersebut menyebabkan beban subsidi yang ditanggung pemerintah menjadi lebih besar daripada manfaat yang diterima oleh pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen,” dikutip dari dokumen tersebut pada Selasa (17/1).
Rencana Pembatasan Pertalite dan Solar
Pembatasan pembelian Pertalite dan solar merupakan salah satu rencana pemerintah untuk membenahi subsidi energi yang telah digaungkan sejak Mei 2022. Rencananya pembatasan ini akan memanfaatkan aplikasi digital MyPertamina melalui program subsidi tepat MyPertamina.
Masyarakat diminta untuk mendaftarkan diri dan kendaraannya melalui program ini. Setelah itu data akan diverifikasi untuk menentukan apakah mereka termasuk dalam kategori penerima BBM subsidi atau tidak.
Namun untuk memuluskan rencana ini pemerintah harus lebih dulu menyediakan payung hukumnya. Pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Regulasi tersebut baru mengatur tentang pembatasan pembelian solar. Revisi diperlukan untuk mengatur pembelian Pertalite, meski pembatasan pembelian solar yang diatur dalam perpres tersebut juga belum ditegakkan.
Adapun kuota solar perorangan per hari yakni 60 liter untuk kendaraan pribadi, 80 liter untuk kendaraan penumpang atau barang, dan 200 liter untuk kendaraan roda enam atau lebih.
Anggota BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan bahwa saat ini Pertamina telah melakukan trial pilot project program Subsidi Tepat MyPertamina di 34 kabupaten/kota. Jika itu diimplementasikan, konsumen yang telah mengisi BBM sesuai kuota atau jatah hariannya tidak bisa pindah-pindah SPBU.
“Konsumen yang sudah isi 60 liter jatah hariannya itu di SPBU A tidak bisa isi di SPBU A lagi, SPBU B, SPBU C karena kuota sudah habis. Bila ini kita terapkan, subsidi akan lebih tepat sasaran,” ujarnya beberapa waktu lalu, Senin (9/1).
Meski demikian, hingga kini belum diketahui skema pembatasan yang diatur dalam revisi perpres tersebut. Saleh mengatakan revisi Perpres 191/2014 diharapkan bisa terbit paling lambat Februari mendatang.
“Pembahasan maupun diskusi perihal substansi dan administrasi di lingkup antar kementerian dan lembaga sudah tuntas sepenuhnya. Harapan kami Januari-Februari semoga sudah bisa terbit. Secara substansi dan dari sisi administrasi sudah clear,” ujar Saleh.
Pembelian LPG 3 Kg Menggunakan KTP
Pemerintah berencana mentransformasi penyaluran subsidi elpiji tabung 3 kg berbasis target penerima, yakni melalui integrasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Sejauh ini, program ini masih dalam tahap pencocokan data antara pembeli dan P3KE di pangkalan resmi Pertamina, yang diujicoba di lima lokasi. Jadi, masyarakat wajib menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk membeli elpiji 3 kg bersubsidi.
Kelima Lokasi uji coba tersebut yaitu Kecamatan Cipondoh dan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten; Kecamatan Ngalian, Semarang, Jawa Tengah; Kecamatan Batu Ampar, Batam, serta Kecamatan Mataram, Mataram.
Menurut Sektetaris Perusahaan Pertamina Parta Niaga, Irto Ginting, uji coba ini dilakukan untuk memantau data pembelian elpiji 3 kg melalui sistem digital. Data calon pembeli akan diinput ke dalam basis data pada subsiditepat.mypertamina.id.
“Saat ini, masyarakat tidak perlu mengunduh aplikasi ataupun QR Code apapun. Membeli seperti biasa, cukup tunjukkan KTP-nya,” kata Irto kepada Katadata.co.id melalui pesan singkat WhatsApp pada Senin (26/12/2022).
Dia menambahkan bahwa bagi masyarakat yang sudah masuk database P3KE dapat lanjut membeli elpiji 3 kg, sementara bagi yang datanya belum terdaftar, maka datanya akan dimasukkan saat menunjukkan KTP sehingga dapat langsung membeli seperti biasa.
Menurut Irto ini bukan kebijakan baru sebab Pertamina sudah melakukan pencatatan konsumen elpiji 3 kg yang membeli di pangkalan resmi Pertamina. “Tapi selama ini pencatatannya manual, ada log book di masing-masing pangkalan,” ujarnya.
Sebelumnya pemerintah juga sempat mencetuskan rencana konversi gas elpiji 3 kg menjadi kompor listrik induksi. Pemerintah akan membagikan kompor listrik induksi secara gratis untuk kelompok pelanggan subsidi PLN berdaya 450 VA dan 900 VA.
Konversi ini akan menggantikan elpiji dengan listrik sehingga dapat mengurangi beban impor dan subsidi yang terus meningkat setiap tahunnya serta menyerap kelebihan pasokan (oversupply) listrik yang tengah membebani PLN.
Namun setelah mengundang pro dan kontra, kebijakan ini akhirnya dibatalkan, dan menjadi program PLN dengan sasaran keluarga/pelanggan mampu.
Wacana Penghapusan Daya Listrik 450 VA
Pada September tahun lalu sempat beredar kabar bahwa pemerintah berencana mengalihkan pelanggan golongan listrik 450 volt ampere (va) menjadi va. Wacana tersebut dicetuskan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah.
“Kami (Banggar) sepakat dengan pemerintah untuk 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA menjadi 1.300 VA,” ujarnya dalam rapat Panja RAPBN 2023, Senin (13/9).
Said menyebut, ada dua alasan kebijakan tersebut perlu diambil. Pertama, untuk meningkatkan kapasitas daya listrik rumah tangga miskin yang selama ini menggunakan 450 VA. “Jangan kemudian lagi cuci baju tiba-tiba disuruh matiin dulu karena meterannya jelek,” ujarnya.
Kedua, peningkatan daya diperlukan untuk menyerap kelebihan suplai listrik di Indonesia. Dengan kenaikan daya tersebut, maka suplai listirk yang selama ini berlebih bisa diserap karena daya rumah tangga naik.
Ia mengatakan, kelebihan suplai listrik selama ini menjadi beban dalam keuangan negara. Pemerintah tetap membayarkan kompensasi kepada PLN sekalipun pasokan berlebih tersebut tidak dipakai.
Said menyebut pemerintah menanggung Rp 3 triliun untuk setiap 1 gigawatt oversupply listrik. Saat ini ada sekitar 6 gigawatt oversupply atau pasokan tidak terpakai, sehingga kompensasi yang dibayar negara sebesar Rp 18 triliun.
Apalagi, pasokan listrik pada tahun-tahun mendatang bisa meningkat lagi seiring kemunculan energi baru dan terbarukan (EBT). Proses transisi dari 450 VA ke 900 VA ini menurutnya bukan pekerjaan rumit. Biaya untuk memakainya juga diklaim tidak mahal. Hal ini juga dibenarkan oleh PLN.
“Biayanya sangat minimal, hanya mengganti MCB-nya saja,” jawab salah satu pejabat PLN. Said menyebut proses transisi untuk kenaikan menjadi 900 VA diklaim seharusnya bisa dilakukan dalam lima tahun.
Meski begitu Presiden Joko Widodo membantah pemerintah akan menghapus golongan listrik 450 Volt Ampere (VA). Jokowi juga memastikan daya listrik 450 VA tidak akan dinaikkan menjadi 900 VA. "Subsidi 450 VA tetap, dan tidak ada perubahan 450 VA ke 900 VA," kata Jokowi di Gerbang Tol Gabus, Bekasi, Selasa (20/9).
PLN juga memastikan tidak ada rencana tersebut. “Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA. Keputusan pemerintah sudah sangat jelas dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.
Ia juga menjelaskan, sebenarnya tidak ada pembahasan formal terkait agenda pengalihan daya listrik 450 VA menjadi 900 VA dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) antara Banggar DPR dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
Menurut Arifin, pemerintah fokus melakukan berbagai upaya perbaikan ketepatan sasaran subsidi listrik 450 VA. Pembaruan data akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat secara nasional.
“Kalau penataan tepat sasaran, kami sedang proses mengarah itu supaya yang betul-betul menerima dan membutuhkan dapat manfaatnya,” ujarnya.
