Berita tanah Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Wamen Fahri Hamzah mengumumkan rencana menghapus subsidi bunga FLPP dan menggantinya dengan subsidi tanah, yang diharapkan mempercepat penyerapan rumah subsidi.

Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa perubahan dari sertifikat tanah lama ke elektronik tidak otomatis, dimana sertifikat analog masih tetap berlaku.

Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono memastikan persoalan tanah yang menjadi ganjalan investasi di IKN bakal segera terselesaikan.

Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah elektronik seluas 10.300 bidang ke sejumlah masyarakat di Banyuwangi, Jawa Timur yang mayoritas merupakan bekas lahan hutan dan Hak Guna Usah atau HGU.

PT Lippo Karawaci Tbk atau LPKR melepaskan aset berupa tanah seluas 6.096 meter persegi senilai Rp 279,88 miliar kepada PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO).

Jokowi meminta masyarakat agar secara cermat menghitung kondisi ekonomi keluarga agar dapat membayar kredit yang diwajibkan oleh pihak bank.

Badan Geologi menyatakan wilayah pantura Jawa Tengah berpotensi ambles karena penurunan permukaan tanah yang berlebihan

Permukaan tanah Jakarta turun antara 0,04 hingga 6,3 cm per tahun di wilayah cekungan air tanah (CAT) pada 2015-2022.

Jokowi mengatakan, reli kenaikan harga tanah di IKN kian cepat seiring dengan kegiatan pembangunan infrastruktur yang bertambah masif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan realisasi sertifikasi hak milik tanah transmigrasi mencapai 140.590 hektare hingga Oktober 2023.

Presiden Jokowi berupaya memperbanyak sertifikasi lahan untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur. Jokowi memasang target 126 juta bidang tanah dapat tersertifikasi hingga akhir masa jabatan.

Terdapat pengaturan terkait hak milik atas tanah yang perlu dipahami masyarakat Indonesia. Berikut ini penjelasannya.

Penjualan dan pembelian tanah wajib dilakukan dengan surat perjanjian. Berikut ini penjelasan surat perjanjian jual beli tanah dan contohnya.

Persoalan agraria di Indonesia masih terus muncul. Mulai dari mafia tanah, konflik lahan, hingga kriminalisasi seolah tak terselesaikan secara tuntas.

Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional segera menerbitkan edaran baru menyangkut pertanahan di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN.