Berita tunjangan Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Berikut ini informasi mengenai rincian gaji dan tunjangan DPR 2025 yang bisa disimak.

MA mengajukan tambahan anggaran Rp 7.678 triliun untuk 2026 guna mendukung keuangan dan fasilitas hakim

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan mekanisme baru yang mempermudah penyaluran tunjangan kepada guru ASN, di mana dana kini langsung ditransfer ke rekening guru tanpa perantara pemerintah daerah.

Komisi X DPR bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membahas isu kinerja dosen dan sekolah unggulan dalam rapat di Senayan, menghasilkan kesepakatan soal tunjangan.

Pemerinta akan memberikan Jaminan Kehilangan Pekerjaan kepada korban PHK sebesar 60% dari gaji selama enam bulan mulai 1 Januari 2025.

Presiden ke-7 Jokowi menandatangani PP Nomor 44 Tahun 2024 yang meningkatkan gaji dan tunjangan hakim, sebuah langkah di hari-hari terakhir masa jabatannya sebagai presiden.

Sejumlah DPR di Asia Tenggara menerapkan tunjangan, namun dengan tujuan berbeda. Apakah tunjangan rumah dinas anggota dewan juga diberikan di parlemen negara-negara tetangga Indonesia?

Ekonom mengkritik rencana tunjangan rumah Rp 50 juta untuk anggota DPR, menyatakan ini tidak etis di tengah ekonomi yang sedang menurun dan semakin membebani APBN.

Ribuan hakim berencana menggelar mogok kerja lewat pengajuan cuti massal berbarengan pada 7-11 Oktober 2024. Sebenarnya berapa rincian gaji dan tunjangan untuk para hakim?

Kementerian Keuangan telah membayar gaji ke-13 senilai Rp 25,21 triliun untuk para ASN, TNI, Polri dan Pensiunan ASN.

Gaji ASN, TNI, Polri dan Pensiunan mulai cair pada 3 Juni 2024. Bahkan, Kemenkeu telah menyiapkan dana khusus hingga Rp 50,8 triliun untuk gaji ke-13 ini.

Pemerintahan Desa di Indonesia kini punya payung hukum baru. Apa saja poin penting Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa yang baru diundangkan Presiden Jokowi?

Presiden Jokowi mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Desa. Dalam UU Desa terbaru itu Jokowi menetapkan perpanjangan masa jabatan kades menjadi 8 tahun per periode. Apa perubahan lainnya?

Menaker Ida Fauziah telah merilis aturan pemberian tunjangan hari raya atau THR. Pemberian tunjangan hari raya tak hanya untuk pekerja tetap, melainkan juga untuk pekerja berstatus kontrak.

Tunjangan Hari Raya (THR) berawal dari konsep pemberian persekot kepada pegawai negeri sipil (PNS) di era Demokrasi Liberal pada 1952.