Berita UU BUMN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jumat (26/9).

Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Andre Rosiade menyampaikan hasil kerja Panja

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengebut pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan masih memiliki kewenangan dalam perubahan jajaran direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah meski sudah terdapat

KPK akan menyelidiki UU BUMN khususnya terkait substansi bahwa direksi maupun komisaris dalam regulasi ini bukan penyelenggara negara.

Revisi UU BUMN yang baru memberikan kewenangan luar biasa kepada presiden dalam pengelolaan perusahaan pelat merah. Siapa yang akan mengontrol?

Pengamat mengataKlausul Business Judgement Rule di UU BUMN: Perlindungan atau Ancaman kepada Direksipotensi kriminalisasi direksi BUMN dalam revisi UU BUMN yang termasuk klausul business judgement rul

Revisi UU BUMN dinilai dapat mempersingkat tahapan restrukturisasi perusahaan pelat merah dan mengatur Lembaga Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Harga BBM non subsidi Pertamina tetap sama pada Agustus 2024. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Dewan Perwakilan Rakyat mandek. Bagaimana kelanjutan pembahasan di DPR dan apa saja poin revisi?

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menemukan adanya rekayasa pada laporan kinerja emiten farmasi pelat merah PT Kimia Farma Tbk (KAEF).

Menteri BUMN Erick Thohir mendorong transformasi perusahaan pelat merah, antara lain melalui revisi UU BUMN.