Hoaks Bangkitnya Komunisme Jelang Tahun Politik

Penyebaran kabar bohong mengenai bangkitnya komunisme diduga terkait dengan kepentingan politik menjelang pemilihan presiden 2019.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
20 September 2017, 11:50
massa anti-komunisme
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Petugas kepolisian menjaga massa yang mengepung LBH Jakarta, Minggu (17/9) malam. Massa menerima kabar bohong atau hoaks mengenai bangkitnya komunisme di media sosial.

Kabar bohong atau hoaks mengenai bangkitnya komunisme tersebar di media sosial. Penyebaran kabar bohong ini diduga terkait dengan kepentingan politik menjelang pemilihan presiden 2019. 

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menjadi korban hoaks  isu komunisme pada Minggu (17/9) kemarin. Massa dari berbagai organisasi menggereduk kantor LBH saat mengadakan acara kesenian "Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demonstrasi". Kegiatan ini  sebagai bentuk keprihatinan atas pembubaran diskusi sejarah 1965 pada Sabtu, 16 September yang dihentikan atas desakan massa. 

Kepolisian mengidentifikasi massa melakukan penyerbuan setelah menerima hoaks yang memfitnah kegiatan LBH Jakarta terkait dengan dengan organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI), organisasi yang diberangus sejak 1966. 

Saat acara musik berlangsung, massa menyerang dan bentrokan dengan aparat. Lima personel polisi diketahui mengalami luka karena terkena lemparan benda-benda tumpul dari massa.

Kabar hoaks terkait kegiatan komunisme bertebaran di media sosial. "Kami sudah capture, teliti, semoga-moga bisa dicek nanti yang menyebarkan hoaksnya," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, Selasa (19/9).

Polisi telah mengamankan 34 orang yang diduga terkait kericuhan tersebut. Polisi masih mencari tahu peran dan keterlibatan mereka saat peristiwa terjadi.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfianati sebelum kegiatan telah berulang kali mengklarifikasi hoaks yang beredar. Mereka pun menjelaskan kepada kepolisian bahwa kegiatan mereka tak terkait dengan PKI.

"Jelas hoaks atau berita-berita bohong telah disiarkan, propaganda tuduhan yang mengada-ada telah diviralkan, instruksi-instruksi untuk menyerang LBH dilakukan secara sistematis dan meluas bahwa ini acara PKI, menyanyikan lagu genjer-genjer dll, padahal sama sekali tidak ada, kami khawatir ini ditunggangi oleh pihak-pihak yang menghendaki chaos dan rusuh," kata Asfianati dalam siaran pers, Senin (19/8).

Selain kerusuhan yang terjadi di LBH Jakarta, isu bahaya komunisme menjadi perbincangan hangat setelah adanya rencana TNI Angkatan Darat memutar film Pengkhianatan Gerakan 30 September 1965.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan instruksi kepada seluruh jajarannya di daerah untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama menonton film tersebut.

Gatot mengatakan, perintahnya untuk menonton film dimaksudkan agar kekejaman komunis versi pemerintah orde baru itu dapat disaksikan masyarakat luas. Tujuannya, lanjut Gatot, untuk mencegah munculnya gerakan serupa.

Kental Unsur Politik

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menilai ada nuansa politik yang kental dalam isu kebangkitan komunisme saat ini. Pasalnya, isu ini kerap muncul sejak Pilpres 2014 dan selama Presiden Joko Widodo memerintah.

Bahkan, kata Yunarto, ada beberapa pihak yang menuduh Jokowi dan PDIP -partai pengusung Jokowi- sebagai anasir PKI. Padahal, tidak ada fakta-fakta yang bisa membuktikan tuduhan tersebut.

"Isu komunisme ini sebetulnya sudah pernah digunakan pada 2014, nuansa politisnya memang terlalu kental," kata Yunarto ketika dihubungi Katadata, Selasa (19/9).

Yunarto mengatakan, isu komunis ini berbahaya karena dapat menbuat keruh politik di tingkat elit sekaligus berpotensi menimbulkan konflik horizontal di kalangan masyarakat.  (Baca: Survei CSIS: Kepuasan Publik Pada Jokowi-JK Naik Terus Jadi 68,3%)

Yunarto mengatakan, jika isu ini terus dimainkan hingga Pilpres 2019, kontestasi politik yang berjalan akan dangkal. Sebab, masyarakat tak lagi berfokus pada program-program yang ditawarkan, melainkan beralih ke isu komunisme.

"Kontestasi pilpres kita bisa tidak bermain program, tapi mengarah ke isu-isu yang tidak benar," kata Yunarto.

Yunarto menduga, isu komunisme dan agama -yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, sebenarnya hanya dimainkan oleh pihak yang sama sejak Pilpres 2014.  Namun dia tak menjelaskan lebih lanjut pihak yang bermain. 

Yunarto menjelaskan, isu komunisme kerap dipakai karena memiliki sejarah kelam dengan Indonesia. Selain itu, isu komunisme dan agama punya akar yang sama dalam sentimen negatif di Indonesia. "PKI juga dianggap merupakan musuh agama," kata dia.

Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Arya Fernandes menilai isu komunisme tak akan efektif untuk mendulang dukungan publik.

Arya berargumen, pada Pilpres 2014 kendati Jokowi telah diserang isu komunisme, namun ia tetap mampu terpilih sebagai Kepala Negara. Apalagi, Jokowi saat ini telah membangun hubungan yang dekat dengan kelompok Islam, seperti NU dan Muhammadiyah.

"Penggunaan isu agama dan komunisme secara umum tidak ada pengaruhnya dalam pemilu di tingkat nasional, terutama pada keterpilihan petahana," kata Arya.

Arya pun menilai masyarakat akan lebih berfokus pada isu-isu ekonomi dan kinerja pemerintah pada Pilpres 2019. Sebab sebagai petahana, masyarakat telah merasakan dampak dari kepemimpinan Jokowi.  "Saya kira isu ekonomi dan kinerja pemerintah di bidang ekonomi akan menguat di Pilpres nanti," kata Arya.

 

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait