Pakar Transportasi Usul Payung Hukum Zero ODOL di Bawah Presiden
Pemerintah berencana menetapkan melarang kendaraan Over Dimension and Over Load atau ODOL beroperasi di jalan raya, mulai tahun ini. Pakar transportasi meminta pemerintah tak menunda kebijakan ini sebagaimana permintaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Pakar Transportasi Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan agar kebijakan ini berjalan, pemerintah sebaiknya mengganti payung hukumnya langsung di bawah presiden.
"Diperlukan Instruksi Presiden untuk menuntaskannya, tidak cukup bisa diselesaikan di Kementerian Perhubungan, apalagi bila hanya Dirjen," ujar Djoko kepada Katadata.co.id, Jumat (27/1).
Djoko mengatakan untuk menerapkan kebijakan tersebut harus mulai dari hulu hingga hilir. Dia mengatakan kebijakan tersebut tak cukup di level Kementerian Perhubungan.
"Bahkan, menurut saya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Bina Marga, dan Korlantas Polri tidak akan sanggup untuk mengatasi penyelesaian pelarangan kendaraan ODOL untuk tidak lalu lalang di jalan raya," ujar Djoko.
Djoko menilai sistem logistik nasional masih banyak bermasalah. Sehingga perlu keikutsertaan dari Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Bappenas. Kepolisian RI dan TNI, agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan.
Dia mengatakan jika kendaraan ODOL terus berlalu lalang di jalan raya, maka angka kecelakaan lalu linta akan terus bertambah. Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri tahun 2022, kendaraan ODOL menjadi penyebab 349 kecelakaan dalam kurun lima tahun terakhir.
Dengan rinciannya, yakni 107 kasus pada 2017, 82 kasus pada 2018, 90 kasus pada 2019, 20 kasus pada 2020, dan 50 kasus pada 2021, "Sensitivitas para pengusaha, baik pemilik barang, maupun pemilik truk terhadap keselamatan sangat rendah. Perlindungan keselamatan terhadap pengemudi dan keluarganya minim sekali," ujarnya.
Dia berharap pemerintah seharusnya segera menerapkan kebijakan zero ODOL pada 2023. Bila tidak ada payung hukum, pengusaha akan selalu meminta penundaan.
