Pemerintah Putuskan Kajian Lingkungan Semen Rembang Pekan Ini

Keputusan final KLHS Pegunungan Kendeng akan berada di tangan Kementerian LHK. Namun, tim pemerintah juga menerima masukan dari para ahli yang bertugas memberikan validasi atas hasil kajian tersebut.
Ameidyo Daud Nasution
11 April 2017, 11:25
Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki
Katadata | Arief Kamaludin

Pemerintah pusat akan segera membuat keputusan mengenai kelanjutan proyek pembangunan pabrik semen milik PT semen Indonesia Tbk di Rembang, Jawa Tengah. Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wilayah Pegunungan Kendeng yang merupakan lokasi proyek itu, baru akan diketahui Rabu (12/4) besok.

Rencananya, rapat pembahasan hasil kajian tersebut akan digelar Senin (10/4). Namun, rapat itu urung diselenggarakan karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya masih berada di luar negeri.

Menurut Teten, keputusan final KLHS tersebut akan berada di tangan Kementerian LHK. Namun, tim pemerintah juga menerima masukan dari para ahli yang bertugas memberikan validasi (quality assurance) atas hasil kajian tersebut. "Rabu lah, penilaian (sudah selesai)," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4).

(Baca: Libatkan Ahli, Istana Akan Validasi Kajian Lingkungan Semen Rembang)

Advertisement

Sebelumnya, Teten menyatakan, Kantor Staf Presiden (KSP) melibatkan beberapa ahli untuk memvalidasi hasil KLHS wilayah Pegunungan Kendeng. Beberapa ahli itu adalah mantan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Surono atau akrab disapa Mbah Rono dan Guru Besar Lingkungan Hidup dari Universitas Diponegoro Prof. Sudharto P. Hadi.

Setelah proses validasi tersebut, pemerintah pusat akan segera membuat keputusan untuk menentukan kelanjutan proyek pabrik semen di Rembang. "Kalau hasil (quality assurance) atau validasi keluar baru akan kami gelar rapat koordinasi," kata Teten, pekan lalu.

Dalam proses validasi tersebut, tim ahli akan menguji metodologi, data, serta parameter analisis dari KLHS yang diterbitkan oleh Kementerian LHK. Namun, Teten tidak mau memperkirakan berapa lama proses validasi itu berlangsung. "Target kami bulan ini ada keputusan (KLHS)," katanya.

(Baca: Pemerintah Terbelah Simpulkan Kajian Lingkungan Semen Rembang)

Di sisi lain, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar pernah mengungkapkan, adanya perbedaan pendapat yang sangat kuat dalam memutuskan KLHS. Karena itu, pemerintah akan mengevaluasi lebih jauh untuk mencapai titik temu dalam menyimpulkan KLHS tersebut.

"Ini dua pendapat yang sama kuat. Pendapat pertama yang mengindikasikan ini karst. Pendapat kedua, 'mungkin ini bukan bentang alam karst'," kata Arcandra. Namun, dia menolak menjelaskan detail perbedaan pendapat di antara peserta rapat.

Namun, Siti Nurbaya membantah adanya perbedaan pendapat dengan Kementerian ESDM mengenai kajian lingkungan Pegunungan Kendeng. Ia menyatakan, Kementerian LHK meminta Kementerian ESDM menyertakan data yang lebih utuh. "Dan mereka juga bilang (dalam suratnya) bahwa memang diperlukan penelitian lebih lanjut," katanya.

Siti mengungkapkan, pembahasan nantinya akan berlangsung lebih tajam dan komprehensif kalau proses validasi terhadap kualitas KLHS tersebut telah rampung. Tapi, dia enggan memastikan rapat koordinasi di KSP pada pekan depan akan berujung pada pengumuman KLHS. "Kalau (pengumuman KLHS) tanya Pak Teten saja."

(Galeri Foto: Musibah di Balik Aksi Petani Kendeng Menolak Pabrik Semen)

KLHS memang menjadi rujukan utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kelayakan proyek pabrik semen di Rembang, Kajian ini akan menentukan status lingkungan Pegunungan Kendeng, apakah termasuk dalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) atau bukan. Jika termasuk KBAK maka proyek itu tidak dapat dilanjutkan karena mengancam cadangan air di kawasan tersebut.

Yang menarik, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menyatakan tidak ada aliran sungai bawah tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Pegunungan Kendeng Utara. Kesimpulan itu berdasarkan hasil kajian dan pemetaan Watuputih oleh Badan Geologi Kementerian ESDM pada 15-24 Februari lalu.

 

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait