Kontraknya Belum Diperpanjang, Freeport Malah Pernah Ditegur Pemerintah

Kementerian ESDM menilai Freeport tak beritikad baik dan tidak berniat menyelesaikan Amandemen Kontrak Karya. Selain itu, Freeport tidak patuh terhadap undang-undang.
Yura Syahrul
13 Oktober 2015, 14:54
freeport-indonesia-proses-penambangan.jpg
KATADATA/

KATADATA - Kontroversi kabar perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia semakin merebak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sudah menyatakan proses negosiasi perpanjangan kontrak penambangan gunung emas tersebut masih berlangsung. Bahkan, Freeport pernah ditegur karena dinilai tidak memiliki itikad baik dalam proses negosiasi.

Teguran itu disampaikan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM kepada Direktur Utama Freeport Indonesia, dalam sepucuk surat bertanggal 31 Agustus 2015. Surat itu merupakan tindak lanjut dari rapat renegosiasi kontrak karya Freeport, 10 hari sebelumnya. Rapat itu dihadiri Dirjen Minerba, perwakilan dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), Bank Indonesia (BI), Unit Pengendali Kinerja Kementerian ESDM dan Tim Renegosiasi Kontrak Karya (KK).

Dalam surat itu, Dirjen Minerba Bambang Gatot Ariyono menyatakan, pemerintah dan Freeport telah membahas renegosiasi naskah amandemen kontrak karya sejak Oktober tahun lalu sampai Maret 2015. Namun, Freeport baru menyetujui dua pasal dari 20 pasal yang dibahas. Sedangkan 18 pasal lainnya belum disepakati oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Pada 21 Agustus lalu, pemerintah membahas kembali naskah amandemen KK. Namun, Freeport berpendapat KK tetap berlaku sampai tahun 2021 dan perpanjangannya juga dalam bentuk KK. Opsi lainnya kontrak pada tahun 2021 harus diperpanjang meski dalam bentuk izin. Tak cuma itu, Freeport berargumen, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba tidak berlaku untuk kontrak karya Freeport.  Dalihnya, KK Freeport disusun dan disetujui berdasarkan UU Nomor 11 tahun 1967.

Atas dasar itulah, Kementerian ESDM menilai Freeport tidak beritikad baik dan tidak berniat menyelesaikan Amandemen Kontrak Karya. Selain itu, Freeport tidak patuh terhadap UU No. 4 tahun 2009, Pasal 169 huruf b.

Bambang mengakui kebenaran isi surat tersebut. Tindak lanjut dari surat teguran itu adalah proses renegosiasi kontrak masih berjalan. “Tapi belum ada keputusan perpanjangan kontrak," katanya kepada Katadata, Selasa (13/10). Adapun, Juru Bicara Freeport Riza Pratama mengaku belum mengetahui hal tersebut. "Surat apa ya. Saya belum tahu," katanya.

Beredarnya surat teguran kepada Freeport di kalangan wartawan hari Selasa ini, di tengah kesimpangsiuran kabar persetujuan pemerintah atas perpanjangan kontrak Freeport. Dalam keterangannya yang dikutip dari situs Kementerian ESDM, Jumat (9/10), Chairman Freeport McMoRan Inc. James R. Moffett mengklaim pemerintah Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi Freeport Indonesia. Termasuk, kepastian bahwa pemerintah akan menyetujui perpanjangan kontrak setelah tahun 2021.

Selain komitmen investasi, Freeport menyepakati peningkatan nilai royalti, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi kepemilikan, dan peningkatan kandungan lokal. Adapun pemerintah Indonesia menjanjikan kepastian hukum dan fiskal dalam kontrak karya Freeport.

Rizal Ramli

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik langkah Kementerian ESDM mengubah peraturan perpanjangan kontrak karya. Dengan cadangan tambang yang tersisa sekitar 30-40 tahun lagi, seharusnya Kementerian ESDM tidak perlu tergesa-gesa memutuskan perpanjangan kontrak. Apalagi dalam 5-10 tahun ke depan, banyak kontrak karya pertambangan yang akan berakhir.

"Saya betul-betul kecewa mental pejabat seperti itu. Karena lobi berbagai kepentingan, dia mendorong supaya dipercepat negosiasi kontrak Freeport," kata Rizal. Dia juga mengingatkan agar kejadian perpanjangan kontrak Freeport tahun 1986 tidak terulang lagi. Kala itu, ada pejabat yang diduga menerima suap sehingga memperpanjang  kontrak Freeport tanpa memperbaiki syarat-syarat dalam kontrak.

Namun, Sudirman membantah kabar tersebut. Pemerintah hanya berkomitmen menjamin investasi jangka panjang Freeport di Indonesia. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Sudirman mengirim surat kepada Freeport untuk memberikan jaminan politik dan hukum terkait komitmen investasi jangka panjang tersebut. “(Dalam surat tersebut) tidak ada kata-kata perpanjangan kontrak," imbuhnya.

Selain itu, Sudirman meminta tidak ada pihak yang memperkeruh suasana dengan menyebarkan isu perpanjangan kontrak Freeport. "Para pihak yang tidak paham harap menghentikan spekulasi tentang perpanjangan kontrak, karena itu sama sekali tidak benar," tandasnya di Jakarta, Senin (12/10).

Reporter: Arnold Sirait
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait