Berita PPATK Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan terdapat lebih dari 1.000 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlibat dalam judi online.

PPATK (PPATK) menemukan ribuan transaksi judi online yang dilakukan oleh anggota legislatif. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bahkan mengatakan telah mengantongi data legislator yang terlibat.

PPATK mengungkapkan praktik jual-beli rekening bank untuk judi online.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan ada lebih dari 1.000 orang di lembaga DPR dan DPRD yang terlibat dalam judi online. Bagaimana temuannya?

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 63 ribu transaksi judi online yang dilakukan oleh anggota legislatif. Temuan terjadi sejak 2019 hingga 2021.

Ketua Satgas Judi Online, Hadi Tjahjanto menemukan 164 penjudi online yang berasal dari profesi wartawan dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,47 miliar.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan, rata-rata transaksi judi online pada masyarakat menengah atas bisa mencapai Rp 40 miliar.

Profil pemain judi online bervariasi, mulai dari pelajar, mahasiswa bahkan sampai ibu rumah tangga.

PPATK memblokir sebanyak 5.000 rekening perorangan maupun kelompok terkait kasus judi online.

PPATK menemukan perputaran uang judi online atau daring di Indonesia mencapai Rp 600 triliun pada kuartal pertama tahun 2024.

OJK menyurati seluruh pelaku usaha pinjol terkait indikasi transaksi judi online.

Presiden Jokowi menandatangani Keppres Nomor 14 Tahun 2024 tentang penetapan keanggotaan Indonesia pada FATF, sebuah organisasi internasional yang fokus pada pemberantasan pencucian uang.

Mahfud MD bersama Satgas TPPU mengungkap transaksi janggal pada kasus impor emas senilai Rp 189 triliun. Karena mundul dugaan kasus ini terkait tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana pajak.

Anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Nasional Demokrat Taufik Basari mengingatkan PPATK agar tidak langsung mengabarkan transaksi mencurigakan menjelang Pemilu. Apa alasannya?

Moeldoko juga meminta publik untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak terkait serta tidak memunculkan wacana yang simpang siur.