Malaysia Berambisi Jadi Negara Maju pada 2025, Dua Dekade Sebelum RI

Malaysia menargetkan dapat menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju pada 2025 di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Target ini dua dekade lebih awal dari Indonesia.
Image title
27 September 2021, 18:28
malaysia, negara maju, pertumbuhan ekonomi malaysia, indonesia negara maju
ANTARA FOTO/ Rafiuddin Abdul Rahman/foc.
Target Malaysia untuk jadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2025, dua dekade lebih awal dari target Indonesia pada 2045.

Malaysia menargetkan dapat masuk dalam kelompok negara berpenghasilan tinggi atau negara maju pada 2025. Target ini dua dekade lebih awal dari rencana Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045

Target ambisius Malaysia ini tertuang dalam cetak biru rencana pembangunan lima tahunan pemerintah yang diluncurkan pada hari ini, Senin (27/9). Target-target pembangunan ini disampaikan  Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob yang baru memimpin selama satu bulan. 

Dalam paparannya, Ismail mengatakan, akan membawa negaranya mencapai pemulihan ekonomi pandemi yang lebih cepat. Target pertumbuhan ekonomi rata-rata hingga tahun 2025 di kisaran 4,5%-5,5%.

"Dengan implementasi rencana tersebut, Malaysia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi dan berteknologi tinggi dengan kualitas hidup yang lebih baik pada 2025," kata Ismail Sabri di depan anggota parlemen seperti dikutip dari Nikkei Asia, Senin (27/9).

Ismail tetap optimistis target ambisius ini akan bisa tercapai sekalipun pandemi telah mengubah lanskap ekonomi Negeri Jiran tersebut. Pemerintah Malaysia akan menggelontorkan anggaran pembangunan senilai 400 miliar ringgit atau lebih dari Rp 1.360 triliun hingga tahun 2025.

Cetak biru yang dirilis Ismail hari ini merupakan edisi ke-12 sejak pertama kali dibuat pada tahun 1956. Target pembangunan ini diperbarui setiap lima tahun sekali. Target Ismail untuk membawa Malaysia menjadi negara berpenghasilan tinggi tahun 2025 lebih cepat lima tahun dari target sebelumnya yang dibuat Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Dalam cetak biru yang diusulkan Mahathir pada 2016-2020, pemerintah menghabiskan 248,5 miliar ringgit untuk anggaran pembangunan. Meski demikian, pendapatan per kapita Malaysia stagnan ada tahun lalu di posisi US$ 10.100 per kapita, sekitar 20% lebih rendah dari ambang batas untuk naik dari status negara berpenghasilan menengah ke berpenghasilan tinggi.

Bank Dunia mendefinisikan negara berpenghasilan rendah memiliki Produk Domestik Bruot (PDB) per kapita di bawah US$ 1.046. Negara berpenghasilan menengah ke bawah memiliki PDB per kapita antara US$ 1.046 dan US$ 4.095. Lalu ekonomi berpenghasilan menengah atas memiliki PDB per kapita antara US$ 4.096 dan US$ 12.695. Sedangkan negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi memiliki PDB per kapita sebesar US$ 12.696 atau lebih.

Untuk menjadikan Malaysia sebagai negara maju, Ismail berjanji akan memperbaiki iklim investasi negaranya agar lebih menarik bagi investasi bernilai tinggi. Di bidang teknologi, salah satu prioritas investasi Malaysia yakni untuk meningkatkan infrastruktur komunikasi seluler 4G sambil mempersiapkan jaringan 5G pada akhir tahun ini. Malaysia menargetkan anggaran 28 miliar ringgit Malaysia untuk rencana tersebut.

Mengutip The Star, Ismail juga berjanji membawa Malaysia kembali ke tingkat pengangguran 4% tahun 2025 dan PDB per kapita US$ 13.820,92. Indeks kesejahteraan masyarakat Malaysia juga ditargetkan tumbuh 1,2%, lebih tinggi dibandingkan 0,5% pada target sebelumnya.

Sektor jasa diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,2%, manufaktur 5,7%, pertanian 3,8%, konstruksi 4,2% dan pertambangan 2,6%. Untuk itu, Ismail menargetkan investasi sektor swasta dapat tumbuh 2,8% per tahun dan investasi publik tumbuh 2,6%. Investasi ini akan fokus pada infrastruktur, transportasi, dan utilitas termasuk industri minyak dan gas.

Di sisi lain, Ismail menghadapi risiko keterbatasan pembiayaan pemerintah akibat membengkaknya kebutuhan untuk penanganam pandemi Covid-19. Kabinet belum lama ini juga mengajukan untuk menaikkan pagu utang pemerintah dari saat ini 60% terhadap PDB menjadi 65%.

“Ruang untuk melaksanakan proyek pembangunan sangat terbatas hingga tahun depan karena kebutuhan finansial terbesar adalah untuk melindungi kehidupan pada 2020 dan 2021,” ujarnya.

Namun, dia menekankan, keuangan pemerintah diperkirakan akan membaik mulai 2023. Defisit fiskal pemerintah ditargetkan mulai kembali ke level normal dalam beberapa tahun mendatang hingga 3%-3,5% terhadap PDB tahun 2025.

Target Malaysia untuk jadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2025, dua dekade lebih awal dari target Indonesia pada 2045. Kajian yang dibuat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bahkan memperingatkan target tersebut mungkin gagal tercapai jika pertumbuhan ekonomi hanya rata-rata 5% per tahun.

"Tanpa ada redesign transformasi ekonomi, pendapatan perkapita Indonesia akan disalip oleh Filipina pada 2037 dan Vietnam pada 2043," kata Deputi bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar dalam diskusi virtual perayaan 50 tahun CSIS, Rabu, (4/8).

Indonesia diperkirakan baru bisa mencapai target tersebut apabila pertumbuhan ekonomi minimal 6% setiap tahun. Pertumbuhan yang lebih agresif 7% per tahun bahkan bisa membantu Indonesia mencapai level negara berpenghasilan tinggi lebih cepat sebelum tahun 2040.

Bukan hanya disalip Malaysia, Vietnam dan Filipina juga diperkirakan bisa mendahului Indonesia lepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Filipina dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata dalam lima tahun terakhir 6,6%, jika konsisten ini bisa mengantarkannya menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2037. Sedangkan Vietnam diperkirakan bisa mencapai level tersebut pada tahun 2043 dengan asumsi rata-rata pertumbuhan tahunannya saat ini 6,9%.

Bank Dunia menurunkan peringkat Indonesia dari sebelumnya negara pendapatan menengah atas menjadi negara pendapatan menengah bawah. Hal ini karena adanya perubahan pada ketentuan ambang batas minimum yang ditentukan Bank Dunia. Selain itu, penurunan juga karena pendapatan perkapita Indonesia tahun lalu juga ikut turun, dari dari US$ 4.050 pada 2019 menjadi US$ 3.870.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait