"Kalau kegiatan hulu migas bermasalah sebetulnya bukan single player hulu migas yang bermasalah, tapi ada 73 sektor di belakangnya ikut bermasalah dan 45 sektor di depan bermasalah," katanya.
Adapun capaian TKDN industri hulu migas tahun ini sebesar 58% per April 2021, atau sedikit di atas target 57%. Nilai pengadaan barang dan jasa di sektor ini pada periode tersebut mencapai US$ 1,14 miliar atau lebih Rp 16 triliun. Dengan TKDN tersebut, maka perputaran investasi di industri penunjang mencapai US$ 658,9 juta atau Rp 9,62 triliun.
"Kami akan terus mempertahankan kinerja capaian komitmen TKDN yang baik ini, karena dampak positif terhadap perekonomian nasional sungguh dapat dirasakan. Industri hulu migas akan menjadi bagian dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional," kata Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas Erwin Suryadi beberapa waktu lalu.
Dia menyebutkan bahwa untuk terus meningkatkan capaian pemenuhan TKDN, SKK Migas terus berkoordinasi dengan industri penunjang migas dalam negeri. Salah satunya dengan Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) terkait kebutuhan pipa baja untuk proyek migas.
SKK Migas telah mensinkronisasi kebutuhan KKKS terhadap pipa dan informasi harga pasar yang wajar untuk menjaga kepatuhan. Sesuai ketentuan PTK 007 revisi 4, SKK Migas mewajibkan KKKS untuk membeli produk dalam negeri yang sudah terdaftar dalam buku APDN (apresiasi produk dalam negeri).
Menurut Erwin upaya ini sudah menunjukkan hasil positif dan akan terus dikembangkan. "Ketentuan tersebut juga berlaku pada Pertamina yang tergabung dalam subholding hulu dan mudah-mudahan hasilnya juga positif," kata dia.