Jokowi Sebut UU Cipta Kerja untuk Lompatan Ekonomi RI & Selamatkan UKM

ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/aww.
Presiden Joko Widodo bersiap meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Presiden mengecek penyaluran BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor dan berharap dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik Indonesia menjadi normal kembali.
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
25/10/2020, 09.22 WIB

Beberapa indikatornya adalah harga pangan yang terjaga, kenaikan jumlah penumpang pesawat terbang 36%, neraca perdagangan surplus US$ 2,4 miliar, hingga Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur RI yang membaik.

“Ini adalah peluang mengembangkan usaha, pertumbuhan ekonomi akan membaik dan penciptaan lapangan kerja akan lebih luas lagi,” kata Presiden.

Jokowi juga mengapresiasi dukungan yang datang dari kader Golkar, baik di eksekutif dan legislatif. Dia lalu mengingatkan bahwa 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi nasional dan global sehingga RI perlu memanaskan mesin.

“Saya optimis kita semua mampu memanfaatkan peluang ini. Peluang terbuka dengan catatan bisa cepat dan efisien dari bangsa lain,” ujarnya.

Meski demikian kehadiran UU Cipta Kerja ini masih ditolak sejumlah pihak seperti buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana kembali untuk menggelar demo besar-besaran untuk menolak aturan ini saat paripurna pembukaan masa sidang DPR pada 9 November 2020.

Selain itu, KSPI juga akan mengajukan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat itu, KSPI bersama serikat buruh lainnya akan melakukan aksi besar-besaran di MK. "Bahkan tidak menutup kemungkinan, dua hari sebelum penyerahan sudah dilakukan aksi," kata Presiden KSPI Said Iqbal, Selasa (20/10).

Baca Juga

Halaman: