Sri Mulyani Targetkan Omnibus Law Perpajakan Rampung Awal 2020

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pembahasan omnibus law perpajakan melibatkan lintas kementerian.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
26/11/2019, 15.33 WIB

"Sehingga ini benar-benar menandai keseluruhan seluruh sistem," ujarnya.

Selain omnibus law bidang perpajakan, pemerintah juga sedang membahas omnimbus law cipta lapangan kerja. "Untuk finalisasi omnibus law cipta lapangan kerja diharapkan selesai pada akhir tahun ini, tetapi ini di bawah tanggung jawab Kemenko Perekonomian," tutupnya.

 (Baca: Ekonom Sebut Dunia Usaha Harus Waspadai Ketidakjelasan Aturan di 2020)

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan pemerintah telah merampungkan naskah akademik omnibus law. Naskah tersebut bakal dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas awal tahun depan. 

Yasonna mengatakan, rancangan omnibus law juga akan masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2020. Lewat omnibus law, pemerintah bakal merevisi 74 Undang-undang (UU) melalui satu regulasi.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria