Terkait proyek kereta cepat, Sofyan mengatakan, dirinya diutus Presiden Joko Widodo untuk menemui Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pemerintah menyampaikan bahwa Cina yang akan menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Dia memberitahu respons Jepang kecewa namun bisa mengerti keputusan pemerintah yang tidak ingin melibatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam proyek tersebut.
“Kami menjelaskan bahwa kami mengubah business model-nya dari Government to Government menjadi Business to Business (B to B). Ternyata ada yang mengajukan (Cina) B to B, kami persilahkan,” ujarnya. “Kami juga sampaikan ke Jepang tidak ada masalah dengan kualitas tapi memang dana pemerintah bisa diberikan untuk membangun infrastruktur dasar.”
Dengan skema B to B ini akhirnya Cina yang berkonsorsium dengan badan usaha milik negara (BUMN) dapat menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, Cina bisa memenuhi syarat utama dari pembangunan proyek ini, yakni tidak melibatkan APBN.
“Ini perjanjiannya antar-BUMN kita dengan BUMN Cina, sehingga yang dapat dikatakan memenuhi syarat adalah proposal dari Cina,” kata Rini kemarin.